Reshuffle Kunci Perbaikan Ekonomi

JAKARTA - Reshuffle menteri bidang ekonomi menjadi titik penting bagi pemerintah untuk bisa mengatasi masalah perekonomian dan pelemahan nilai tukar rupiah.

Namun hal tersebut bisa terwujud bila menteri yang ditunjuk Presiden profesional. Pandangan demikian disampaikan Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM) Tony Prasetiantono dan pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati.

Adapun Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemarinmemanggilmantanGubernur Bank Indonesia Darmin Nasution ke Istana. Tony menilai menteri bidang ekonomi di Kabinet Kerja saat ini dinilai pasar tidak kredibel karena menetapkan target yang terlalu optimistis pada awal masa kerja, tetapi kini saat terjadi pelemahan ekonomi tidak melakukan aksi konkret.

“Kunci mengatasi (permasalahan ekonomi) adalah reshuffle dengan mencari orang yang tepat. Menko perekonomian dan menkeu harus orang yang bisa memengaruhi persepsi pasar,” ujar Tony di Jakarta kemarin. Enny Sri Hartati pun sepakat menteri bidang ekonomi sekarang kredibilitasnya rendah, terutama di kalangan investor dan dunia usaha.

Karena itu, hal yang harus diperhatikan dalam reshuflle adalah bagaimana mengembalikan kredibilitas orang-orang yang akan duduk dalam pemerintahan. “Kredibilitas itu tentu dilihat dari track record merekayangnantidipilih,” katanya ketika dihubungi KORAN SINDO kemarin.. Dia pun menekankan jajaran menteri ekonomi Kabinet Kerja haruslah profesional, baik itu dari kalangan partai maupun nonpartai.

Mereka yang berada dalam jajaran menteri ekonomi harus mempunyai kemampuan di bidang masing-masing seperti di industri, perdagangan maupun keuangan. “ Ekonomi itu konkret, tidak seperti politik. Jadi kebijakankebijakan itu harus terhubung dan harus ada kepastian karena ini yang akan menjadi daya ukur dari para pelaku usaha dan dunia bisnis,” ujarnya.

Dia juga menggariskan bahwa ukuran profesional menteri ekonomi juga harus bebas dari konflik internal serta mempunyai kemampuan yang bersangkutan termasuk leadership. “Artinya, di ekonomi harus berani mengambil keputusan yang cepat dan tepat, tetapi dengan penuh kalkulasi. Kalau ngomong memang gampang, tetapi konkretnya susah,” jelasnya.

Kemarin, isu reshuffle semakin menyeruak seiring dengan kedatangan Darmin Nasution ke Istana. Dia dipanggil ke Istana oleh Jokowi dan berbincang selama sekitar setengah jam. Mantan Dirjen Pajak tersebut mengaku datang atas nama pribadi dan dimintai masukan tentang kondisi ini ekonomi saat ini.

“Soal substansi ekonomi. Yang namanya substansi ekonomi ya banyak, tetapi kita tidak keluar dari substansi itu. Ya namanya ekonomi kan luas, jadi tidak perlu di-share satu per satu,” ujarnya. Turut hadir bersama Darmin adalah Presiden Direktur PT Indonesia Tbk (ISAT) Alexander Rusli. Menurut kabar yang santer beredar, Darmin digadanggadang untuk menduduki posisi menko perekonomian atau menteri keuangan.

Sementara itu, isu reshuffle bukan lagi wacana. Kemarin Ketua MPR RI Zulkifli Hasan saat bertemu dengan Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan mengaku berbicara tentang reshuffle. Kepada Jokowi, dia meminta agar jangan melakukan reshuffle selama bulan Ramadan karena banyak hal lain yang perlu lebih diperhatikan.

Menurut dia, saat ini bukanlah waktu yang tepat mengingat para menteri sedang bekerja keras untuk rakyatnya. “Saya sampaikan kepada Presiden, Pak sekarang menghadapi Ramadan, tolong prioritaskan soal harga sembako. Juga jangan ada soal reshuffle’,” kata Zulkifli seusai pertemuan.

Politikus senior Partai Golkar PriyoBudiSantosomengatakan, jika mencermati bahasa tubuh Jokowi, tampaknya dia akan segera melakukan reshuffle kabinet. Dia sendiri berharap Jokowi bisa memilih orang terbaik untuk duduk dalam kabinet nanti.

“Reshuffle kabinet itu adalah hak prerogatif Presiden sehingga bisa kapan saja ia melakukannya. Saya menduga bisa saja reshuffle itu dilakukan setelah Lebaran,” kata Priyo pada diskusi “Dampak Isu Reshuffle terhadap Dinamika Politik dan Ekonomi di Daerah” kemarin di Gedung MPR/DPR/DPD RI Jakarta.

PAN Isyaratkan Masuk Kabinet

Partai Amanat Nasional (PAN) mengisyaratkan akan masuk ke Kabinet Kerja Presiden Jokowi dalam momentum reshuffle kabinet nanti. Bahkan, PAN telah melakukan konsolidasi politik dengan salah satu partai pendukung pemerintah atau Koalisi Indonesia Hebat (KIH), PKB, beberapa waktu lalu.

“Saat ini momentum yang tepat untuk konsolidasi politik. Apakah mau menambah menteri dari parpol pendukung atau kombinasi dengan partai nonpendukung,” kata Wakil Ketua DPP PAN Hanafi Rais kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin. Hanafi memberi sinyal partainya bersedia masuk dalam kabinet. Secara diplomatis dia mengatakan PAN tidak dalam posisi untuk meminta jabatan, tapi PAN menunggu apa yang dibutuhkan bangsa dan negara.

Hal ini juga untuk kebaikan perekonomian Indonesia. “Apa pun kata Presiden, selama kita pertimbangkan baik, untuk politik terkonsolidasi, saya kira kalau diajak bicara kita akan menyambut pembicaraan itu,” tegasnya. Ketua DPP PAN Yandri Susanto mengakui bahwa pimpinan PAN telah berkunjung ke Kantor DPP PKB beberapa waktu lalu.

Menurutnya, kunjungan itu merupakan bentuk silaturahmi sekaligus berbicara soal kepartaian yang salah satunya membahas tentang reshuffle kabinet. PAN dan PKB memiliki pandangan sama bahwa Presiden Jokowi perlu melakukan reshuffle. “Reshuffle disinggung sama PKB, mereka juga ngomongin perlunya ada reshuffle. Tapi itu hak prerogatif Presiden,” kata Yandri di Gedung DPR.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PKB Abdul Kadir Karding mengakui bahwa pimpinan PAN telah berkunjung ke DPP PKB. Dia juga mengakui bahwa pertemuan itu membahas soal reshuffle, tetapi secara umum saja. “Kalau sudah begini kan gosip banyak. Saya kira pasti Pak Jokowi akan mengajak bicara. Kedua, basisnya kinerja. Ketiga, PKB yakin menteri-menteri parpol enggak ada yang direshuffle,” papar Karding. ?

Kiswondari/oktiani endarwati/ant