Kuota Guru Daerah Terpencil Belum Terpenuhi
Jum'at, 03 Juli 2015 - 08:36 WIB
Kuota Guru Daerah Terpencil Belum Terpenuhi
A
A
A
JAKARTA - Kebijakan pemerintah yang akan mengisi kuota CPNS guru melalui program Sarjana Mendidik di Daerah Terpencil, Tertinggal dan Terluar (SM3T) dinilai tidak akan mampu memenuhi kebutuhan guru.
Pemerintah harus bekerja sama Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan Swasta (LPTKS) untuk memenuhinya. Ketua Umum Asosiasi LPTKS Indonesia (LPTKSI) Sulistiyo mengatakan, asosiasi telah bertemu Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) M Nasir terkait nasib LPTKS.
Dia mengungkapkan, Menristek berkomitmen membantu LPTKS salah satunya dengan melibatkan LPTKS dalam penyiapan CPNS guru sebab menteri mengaku tidak mungkin mampu menyediakan calon guru hanya dari LPTK negeri. ”Jumlah guru yang pensiun saja sudah 30.000 tahun ini dan tidak mungkin diisi oleh 3.000 guru lulusan SM3T saja. Krisis guru akan semakin banyak jika pemerintah tidak berdayakan LPTKS,” katanya di Jakarta kemarin.
Sulis menjelaskan, jumlah LPTKS swasta hampir 92% dari keseluruhan LPTK yang ada di Indonesia. Artinya, kebijakan Kemenristek Dikti sangat berpengaruh terhadap LPTK swasta dan pengembangan pendidikan di Indonesia. Sulis menjelaskan, LPTKS mampu untuk menjalankan Pendidikan Profesi Guru (PPG) seperti yang diamanatkan UU Guru dan Dosen Nomor 14/2005. Dia meminta jangan lekatkan stigma LPTKS hanya mau mengejar keuntungan dengan menerima banyak calon guru tanpa mengindahkan mutu layaknya di LPTK negeri.
Sesungguhnya banyak LPTKS yang melengkapi sarana prasarana seperti asrama guru. Ketua Asosiasi LPTKSI Bukhori menambahkan, di dalam PP Nomor 74/2008 tentang Guru ditegaskan bahwa penyelenggara sertifikasi guru melalui PPG adalah LPTK yang terakreditasi baik yang dilakukan oleh LPTK negeri dan LPTK yang diselenggarakan masyarakat.
Dalam pertemuan kemarin, Bukhori menyampaikan, kemarin Menristek atas dasar isi PP tersebut berjanji akan memberi peluang kepada LPTKS untuk melakukan PPG. Dia menjelaskan, jika janji menteri itu benar maka persyaratan penyelenggaraan PPG hanya kepada LPTKN, mestinya dapat ditinjau kembali.
”Pak menteri kemarin menyampaikan komitmennya agar LPTKS bisa menyelenggarakan PPG. Sebab, selama ini PPG itu memang baru diselenggarakan oleh LPTKN dan sesudah melalui SM3T,” kata Rektor Universitas PGRI Yogyakarta ini. Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Siliwangi Heris Hendriana menambahkan, jika 92% LPTK itu berstatus swasta maka 90% guru yang sekarang ini mengajar adalah lulusan kampus swasta, bukan negeri.
Untuk itu, perlu ada pembinaan yang sederajat antara LPTKS dan LPTKN. Sebab betapa besar anggaran yang harus dikeluarkan pemerintah ketika pengelolaan calon guru sepenuhnya dibebankan kepada LPTKN. Dia menjelaskan, jika LPTKS dilibatkan dalam pengisian CPNS guru, maka lulusan S-1 keguruan bisa langsung ikut PPG tanpa perlu mengikuti SM3T. Heris menerangkan, bentuk perlakuan yang diminta LPTKS hanyalah pembinaan. Artinya, semangat membuat peraturan di pemerintah adalah semangat membina dan bukannya membinasakan.
Dengan semangat yang sama antara LPTKN, pemerintah dan LPTKS dia yakin ketiganya akan dapat sama-sama membangun negeri dengan mengisinya dengan guru yang berkarakter. Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Kemenristek Dikti Supriadi Rustad menyampaikan, mulai 2016 penyaringan CPNS guru akan dilakukan melalui dua tahap, yakni SM3T dan dilanjutkan dengan PPG.
Filter guru ini dilakukan karena pemerintah menganggap seleksi menjadi guru PNS sangat mudah namun dengan mutu yang meragukan. Kondisi sekarang ini seseorang yang lulus kuliah selama empat tahun bisa menjadi guru tanpa seleksi lagi. Selanjutnya mereka mengikuti sertifikasi yang memungkinkan mereka mendapat tunjangan profesi.
Supriadi menjelaskan, selama satu tahun calon guru akan ditempatkan di daerah 3T melalui program SM3T. Selanjutnya mereka akan diasramakan melalui PPG di LPTK negeri yang ditunjuk pemerintah. Dia menjelaskan, penempatan SM3T akan digenjot ke Papua, sebab awalnya daerah ini yang sulit untuk dimasuki.
Neneng zubaidah
Pemerintah harus bekerja sama Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan Swasta (LPTKS) untuk memenuhinya. Ketua Umum Asosiasi LPTKS Indonesia (LPTKSI) Sulistiyo mengatakan, asosiasi telah bertemu Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) M Nasir terkait nasib LPTKS.
Dia mengungkapkan, Menristek berkomitmen membantu LPTKS salah satunya dengan melibatkan LPTKS dalam penyiapan CPNS guru sebab menteri mengaku tidak mungkin mampu menyediakan calon guru hanya dari LPTK negeri. ”Jumlah guru yang pensiun saja sudah 30.000 tahun ini dan tidak mungkin diisi oleh 3.000 guru lulusan SM3T saja. Krisis guru akan semakin banyak jika pemerintah tidak berdayakan LPTKS,” katanya di Jakarta kemarin.
Sulis menjelaskan, jumlah LPTKS swasta hampir 92% dari keseluruhan LPTK yang ada di Indonesia. Artinya, kebijakan Kemenristek Dikti sangat berpengaruh terhadap LPTK swasta dan pengembangan pendidikan di Indonesia. Sulis menjelaskan, LPTKS mampu untuk menjalankan Pendidikan Profesi Guru (PPG) seperti yang diamanatkan UU Guru dan Dosen Nomor 14/2005. Dia meminta jangan lekatkan stigma LPTKS hanya mau mengejar keuntungan dengan menerima banyak calon guru tanpa mengindahkan mutu layaknya di LPTK negeri.
Sesungguhnya banyak LPTKS yang melengkapi sarana prasarana seperti asrama guru. Ketua Asosiasi LPTKSI Bukhori menambahkan, di dalam PP Nomor 74/2008 tentang Guru ditegaskan bahwa penyelenggara sertifikasi guru melalui PPG adalah LPTK yang terakreditasi baik yang dilakukan oleh LPTK negeri dan LPTK yang diselenggarakan masyarakat.
Dalam pertemuan kemarin, Bukhori menyampaikan, kemarin Menristek atas dasar isi PP tersebut berjanji akan memberi peluang kepada LPTKS untuk melakukan PPG. Dia menjelaskan, jika janji menteri itu benar maka persyaratan penyelenggaraan PPG hanya kepada LPTKN, mestinya dapat ditinjau kembali.
”Pak menteri kemarin menyampaikan komitmennya agar LPTKS bisa menyelenggarakan PPG. Sebab, selama ini PPG itu memang baru diselenggarakan oleh LPTKN dan sesudah melalui SM3T,” kata Rektor Universitas PGRI Yogyakarta ini. Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Siliwangi Heris Hendriana menambahkan, jika 92% LPTK itu berstatus swasta maka 90% guru yang sekarang ini mengajar adalah lulusan kampus swasta, bukan negeri.
Untuk itu, perlu ada pembinaan yang sederajat antara LPTKS dan LPTKN. Sebab betapa besar anggaran yang harus dikeluarkan pemerintah ketika pengelolaan calon guru sepenuhnya dibebankan kepada LPTKN. Dia menjelaskan, jika LPTKS dilibatkan dalam pengisian CPNS guru, maka lulusan S-1 keguruan bisa langsung ikut PPG tanpa perlu mengikuti SM3T. Heris menerangkan, bentuk perlakuan yang diminta LPTKS hanyalah pembinaan. Artinya, semangat membuat peraturan di pemerintah adalah semangat membina dan bukannya membinasakan.
Dengan semangat yang sama antara LPTKN, pemerintah dan LPTKS dia yakin ketiganya akan dapat sama-sama membangun negeri dengan mengisinya dengan guru yang berkarakter. Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Kemenristek Dikti Supriadi Rustad menyampaikan, mulai 2016 penyaringan CPNS guru akan dilakukan melalui dua tahap, yakni SM3T dan dilanjutkan dengan PPG.
Filter guru ini dilakukan karena pemerintah menganggap seleksi menjadi guru PNS sangat mudah namun dengan mutu yang meragukan. Kondisi sekarang ini seseorang yang lulus kuliah selama empat tahun bisa menjadi guru tanpa seleksi lagi. Selanjutnya mereka mengikuti sertifikasi yang memungkinkan mereka mendapat tunjangan profesi.
Supriadi menjelaskan, selama satu tahun calon guru akan ditempatkan di daerah 3T melalui program SM3T. Selanjutnya mereka akan diasramakan melalui PPG di LPTK negeri yang ditunjuk pemerintah. Dia menjelaskan, penempatan SM3T akan digenjot ke Papua, sebab awalnya daerah ini yang sulit untuk dimasuki.
Neneng zubaidah
(ars)
