Dua Usul Komisi I DPR Soal Alutsista TNI
Rabu, 01 Juli 2015 - 14:38 WIB
Dua Usul Komisi I DPR Soal Alutsista TNI
A
A
A
JAKARTA - Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengungkapkan, kondisi alutsista seperti pesawat TNI Angkatan Udara (AU) sudah sangat tua. Hal itu dibuktikan dengan pesawat Hercules C-130 milik TNI AU yang jatuh di Medan, Sumatera Utara dan memakan korban.
"Pesawat-pesawat hibah yang jatuh kemarin jauh lebih lama," ujar Mahfudz di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7/2015).
Menurutnya, pesawat angkut TNI itu sering dijadikan untuk fungsi-fungsi yang beragam. Yakni, salah satunya dimanfaatkan untuk mengangkut keluarga sipil, khususnya keluarga TNI.
"Saya memahami itu dilakukan dalam aspek ekonomis, sehingga keluarga boleh menggunakan. Namun ketika terjadi kecelakaan, mereka penumpang sipil yang menjadi korban juga karena tidak terlindungi," jelas Mahfudz.
Dia menilai, TNI harus memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baku ketika akan mengangkut keluarga sipil. Maka itu, dalam kesempatan fit and proper test atau uji kelayakan atau kepatutan calon Panglima TNI, Mahfudz mengungkapkan, pihaknya akan menyampaikan dua usul cara pengelolaan alutsista.
"Dalam kesempatan fit and proper kita akan sampaikan bagaimana pengelolaan perubahan alutsista," ungkapnya.
Pertama kata dia, pihaknya akan meemberikan usul kepada calon Panglima TNI Gatot Nurmantyo bagaimana TNI harus mengaudit kelayakan alutsista. "Kedua, bagaimana SOP warga sipil yang menggunakan pesawat itu," tandasnya.
Pilihan:
Presiden Jokowi Tahu Menteri yang Merendahkan Dirinya
"Pesawat-pesawat hibah yang jatuh kemarin jauh lebih lama," ujar Mahfudz di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7/2015).
Menurutnya, pesawat angkut TNI itu sering dijadikan untuk fungsi-fungsi yang beragam. Yakni, salah satunya dimanfaatkan untuk mengangkut keluarga sipil, khususnya keluarga TNI.
"Saya memahami itu dilakukan dalam aspek ekonomis, sehingga keluarga boleh menggunakan. Namun ketika terjadi kecelakaan, mereka penumpang sipil yang menjadi korban juga karena tidak terlindungi," jelas Mahfudz.
Dia menilai, TNI harus memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baku ketika akan mengangkut keluarga sipil. Maka itu, dalam kesempatan fit and proper test atau uji kelayakan atau kepatutan calon Panglima TNI, Mahfudz mengungkapkan, pihaknya akan menyampaikan dua usul cara pengelolaan alutsista.
"Dalam kesempatan fit and proper kita akan sampaikan bagaimana pengelolaan perubahan alutsista," ungkapnya.
Pertama kata dia, pihaknya akan meemberikan usul kepada calon Panglima TNI Gatot Nurmantyo bagaimana TNI harus mengaudit kelayakan alutsista. "Kedua, bagaimana SOP warga sipil yang menggunakan pesawat itu," tandasnya.
Pilihan:
Presiden Jokowi Tahu Menteri yang Merendahkan Dirinya
(maf)
