DPR Aklamasi Setujui Sutiyoso Jadi Kabin

JAKARTA - Seluruh anggota fraksi di Komisi I DPR kompak menyetujui dan mendukung Letnan Jenderal (Letjen) TNI (Purn) Sutiyoso sebagai kepala Badan Intelijen Negara (kabin).

Keputusan diambil setelah melakukan pendalaman visimisi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan calon tunggal kabin selama empat jam. ”Komisi I dalam pemberian pertimbangan, memutuskan menerima dan mendukung Letjen TNI (Purn) Sutiyoso yang diajukan presiden sebagai calon kabin,” kata Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq saat membacakan kesimpulan RDP di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin.

Mahfudz mengatakan, pertimbangan Komisi I DPR tersebut akan disampaikan ke pimpinan DPR untuk disampaikan pada forum Badan Musyawarah (Bamus) DPR, kemudian rapat paripurna mendatang. Pihaknya juga mengharapkan agar tidak ada perubahan tentang calon kabin setelah adanya keputusan dukungan dari DPR ini. ”Insya Allah tidak ada perubahan apa pun, sehingga dalam waktu dekat kita punya kepala BIN baru, Letjen Sutiyoso,” ujarnya.

Mahfudz menjelaskan, keputusan itu diambil setelah empat jam pendalaman visi, misi, dan sepuluh fraksi juga sudah menyampaikan pandangannya. Komisi I juga telah melakukan penelitian administrasi, dan pemberitahuan ke publik lewat media cetak dan elektronik yang dilakukan secara terbuka. Berdasarkan proses tersebut, lanjutnya, Komisi I melihat bahwa persyaratan administrasi Sutiyoso sahih, baik, dan lengkap. Berdasarkan paparan visi dan misi pun menunjukkan bahwa Sutiyoso memiliki faktor pengetahuan dan pengalaman yang luas di bidang intelijen.

”Pendalaman visi, misi terkait isu intelijen negara yang berkembang. Banyak hal yang kami eksplor secara mendalam, dan cakabin memberikan paparan dan penjelasan yang cukup komprehensif,” ungkap Wasekjen DPP PKS itu. Lebih dari itu, dia mengatakan bahwa semua fraksi di Komisi I menyetujui Sutiyoso sebagai kabin, dan di antaranya ada juga yang memberikan catatan.

Misalnya Fraksi Partai Hanura mendukung tanpa syarat, Fraksi Partai NasDem mendukung dengan catatan bahwa kabin perlu membangun komunikasi dan koordinasi dengan Komisi I, Fraksi PPP memberikan catatan bahwa kabin harus berani memberi masukan kepada presiden sebagai end user, Fraksi PKS mengingatkan bahwa DPR memiliki tim pengawas eksternal yang segera dibentuk.

Kemudian, Fraksi Partai Demokrat memberikan catatan agar kabin bisa mengefektifkan fungsi koordinasi yang ada di BIN dan menegakan netralitas BIN agar tidak terjebak politik partisan, Fraksi Partai Gerindra meminta agar kabin kali ini harus lebih baik dari sebelumnya.

Sementara Fraksi Partai Golkar menerima dengan tiga catatan, yakni kabin sebaiknya bisa meningkatkan kerja sama dengan DPR, memastikan tidak ada distorsi presiden sebagai end userdan sumber resmi pengambilan kebijakan, serta harus menyesuaikan gaya komunikasi publik sebagai kabin.

”Dan, Fraksi PDIP menerima dan mendukung dengan catatan dalam menjalankan tugasnya tunduk dan mengacu pada UU, serta berorientasi pada kepentingan negara, bukan kelompok,” tandasnya. Sementara itu, Letjen TNI (Purn) Sutiyoso bersyukur atas proses di Komisi I telah berjalan dengan lancar, dan secara bulat mendukung dirinya sebagai calon tunggal kabin. Dia juga menyadari bahwa tugas sebagai kabin ke depan merupakan tugas yang berat dan membutuhkan bantuan banyak pihak.

”Tidak ada kata lain kecuali kita ucapkan alhamdulillah semuanya berjalan lancar,” kata mantan pangdam Jaya itu. Sutiyoso berjanji akan membuat BIN menjadi lebih terbuka, sehingga masyarakat bisa berpartisipasi dalam memberikan berbagai informasi. Pasalnya, pekerjaan intelijen membutuhkan banyak informasi, dan agar masyarakat tidak perlu melihat BIN seperti momok yang menakutkan.

”Saya belum bisa menceritakan banyak karena saya orang dari luar mau masuk ke dalam saya perlu waktu untuk melihat keadaan yang didalam itu,” ujar mantan gubernur DKI Jakarta itu. Oleh karena itu, lanjutnya, dirinya perlu mencari tahu apakah organisasi BIN yang ada sekarang ini sudah cukup mengakomodasi semua kepentingan tugas dan fungsi BIN, yakni tugas penyelidikan dan pengamanan.

Kemudian, apakah personel-personel di dalamnya sudah cukup memadai baik jumlah maupun kualitasnya, serta melihat perlengkapan-perlengkapan yang dimiliki BIN. ”Karena intelijen merupakan pekerjaan yang menggunakan asas kerahasiaan, sehingga harap memahami ke depan kalau ketemu saya, saya jadi pelit bicara, tapi bicara intelijen pasti akan saya jawab,” jelasnya. Lebih dari itu, dia menambahkan, dengan ruang lingkup tugas, dan lingkup operasi yang dilakukan di luar negeri, menurutnya, anggaran Rp2,4 triliun untuk BIN itu sangat kecil.

Apalagi, jumlah tersebut kabarnya hendak dipotong. Padahal, BIN merupakan lini terdepan dalam keamanan negara. Di negara mana pun, operasi intelijen adalah operasi yang mahal karena menyangkut keselamatan negara. ”Idealnya ini masih belum bisa ketemu angkanya berapa, tetapi pastinya itu terlalu kecil. Hal ini nantinya akan saya bicarakan dengan Komisi I,” tutupnya. Pengamat intelijen Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati berharap Sutiyoso tidak menjadikan BIN mundur dalam sistem peringatan dini.

”Sutiyoso sendiri sudah lama tak dalam sistem. Semoga saja dirinya masih memiliki kepekaan seorang perwira intel,” kata perempuan yang akrab disapa Nuning itu. Menurut dia, BIN adalah mata dan telinga presiden sehingga, dibutuhkan sosok yang cocok dengan presiden dan menjiwai visi-misi yang diemban oleh pemerintah yang dipimpinnya. Namun, dia menegaskan bahwa penguatan dalam penanganan potensi gangguan, ancaman faktual, gangguan nyata, dan ambang gangguan harus benar-benar dilaksanakan secara serius dan profesional.

”Intelijen dalam lingkup BIN itu harus koordinatif dan solutif. Penguatan kapasitas dan kapabilitas intelijen ke depan harus dilengkapi dengan pelatihan dan pendidikan,” harapnya.

Kiswondari