Wapres Beri Sinyal Segera Reshuffle

JAKARTA - Indikasi perombakan kabinet makin menguat. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) kembali memberi sinyal akan adanya reshuffle Kabinet Kerja, terutama bagi menteri-menteri bidang ekonomi karena kinerjanya dinilai kurang bagus.

“(Menteri di bidang ekonomi) ada yang cukup baik, ada yang perlu ditingkatkan. Kan tentu namanya manusia, ya pasti ada yang kurang- kurang sedikit,” ujar JK di kantornya, Jakarta, kemarin. Saat disinggung kapan akan dilakukan reshuffle, Wapres mengaku belum bisa memastikan. Menurut dia, waktu reshuffle apakah dilakukan sebelum atau sesudahIdulFitrisama-samabaik.

Yang penting, reshuffle tersebut dilakukan untuk membenahi kinerja pemerintahan bukan karena masalah personal para menteri. “(Reshuffle) agar kinerja pemerintahitubaik,” ungkapnya. Sinyal reshuffle dari Wapres ini tampaknya seirama dengan keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) seperti yang sehari sebelumnya diungkap ekonom Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Tony Prasetyantono.

Pada Senin (29/6), Jokowi mengumpulkan sejumlah ekonom di Istana Negara. Dalam pertemuan itu, menurut Tony, Presiden Jokowi mengungkap keinginannya untuk me-reshuffle Kabinet Kerja. “Kalau saat ini ada orang yang cocok, akan langsung saya lantik,” kata Tony menirukan ucapan Presiden. Isu reshuffle juga makin memanas setelah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengungkap adanya menteri yang di belakang layar menjelekkan Presiden Jokowi.

Berikut isi transkrip ucapan salah satu menteri yang dinilai menghina Jokowi tersebut: “Kalau memang saya harus dicopot, silakan! Yang penting presiden bisa tunjukan apa kesalahan saya dan jelaskan bahwa atas kesalahan itu, saya pantas dicopot! Belum tentu juga Presiden ngerti, apa tugas saya. Wong Presiden juga nggak ngerti apa-apa!.

Presiden Kaget

Politikus senior PDI Perjuangan (PDIP) Pramono Anung menyebut bahwa Presiden Jokowi kaget ketika mendengar rekaman berdurasi 10 menit lebih yang berisi hinaan terhadapnya. “Biar Presiden sendiri yang sampaikan (komentar),” kata Pramono di Gedung DPR, Jakarta, kemarin. Penghinaan tersebut dapat menjadi catatan bagi Jokowi untuksegera melakukan reshuffle terhadap menteri yang menghinanya.

“Kalau ada menteri sebagai pembantu presiden yang punya pola pikir beda dengan presiden maka presiden punya kewenangan untuk menertibkan yang bersangkutan,” ujarnya. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengaku pihaknya melihat sejumlah menteri di kabinet Jokowi-JK memang jalan sendiri-sendiri, dan mengganggu kinerja bersama. Bahkan, belakangan diungkap ada menteri yang memakimaki sang presiden di belakang.

“Ayo dong, kita di DPR sih ingin positif saja. Kita sudah membuktikan dukungan ke pemerintahan. Sekarang saatnya Jokowi menunjukkan leadership,” ujarnya. Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan, Presiden Jokowi harus segera mengambil keputusan terkait isu reshuffle agar tak mengganggu soliditas Kabinet Kerja. Menurut dia, saat ini isu reshuffle sudah kontraproduktif karena tidak hanya dilatarbelakangi masalah kinerja, tetapi sudah masuk ranah yang menyangkut trust atau kepercayaan sehingga dikhawatirkan antarmenteri bisa saling curiga.

“Menteri tidak hanya menjalankan program-program Presiden, tapi juga harus loyal, menjadi mata dan kepala bagi Presiden,” katanya. Menurut Siti, Presiden Jokowi memiliki kewenangan penuh untuk mengambil tindakan pada menteri yang kedapatan meragukan kapabilitasnya. Presiden Jokowi harus sadar risiko yang akan dia terima jika tetap mempertahankan pembantu yang diragukan loyalitasnya. “Bagaimana mungkin tetap merekrut orang yang menghinanya. Sebagai pembantu presiden, loyal dan hormat menjadi persyaratan juga,” tegasnya.

Menteri Rini Pasrah

Di tempat terpisah, Menteri BUMN Rini M Soemarno mengatakan siap diberhentikan dari jabatannya jika Presiden Jokowi melakukan reshuffle Kabinet Kerja. “Kalau sudah waktunya saya diganti, saya selalu siap karena itu adalah keputusan dan hak prerogatif dari Bapak Presiden,” kata Rini sebelum rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Gedung MPR/DPR , Jakarta, kemarin.

Menurut Rini, sebagai menteri BUMN yang mendapatkan kepercayaan dari Presiden tentu siap untuk apa saja. “Saya tidak berpikiran apa pun (soal reshuffle). Saya selalu menyerahkan diri kepada Allah SWT,” ujarnya. Adapun Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengaku tetap berpikir positif, meski ada desakan perombakan kabinet khususnya terkait kinerja menteri-menteri ekonomi.

“Saya menyikapi positif saja, perkembangan yang ada. Kalaupun Presiden Jokowi melakukan pertemuan dengan para pengamat, ekonom, itu wajar saja, untuk meminta masukan terkait situasi ekonomi nasional dan lainnya,” katanya di Beijing, China, Senin (29/6) malam.

Mula akmal/rahmat sahid/okezone/ant