Ketidakadilan Pembangunan
Senin, 29 Juni 2015 - 10:38 WIB
Ketidakadilan Pembangunan
A
A
A
Belum lama ini jalan tol Cipali (Cikopo-Palimanan) diresmikan oleh Presiden Jokowi. Tol terpanjang di Indonesia dengan panjang 116,7 kilometer ini menghubungkan beberapa daerah di Jawa Barat. Pulau Jawa memang selalu gemerlap dan pesat akan pembangunan, termasuk pula dalam hal infrastruktur transportasi dan jalan.
Pulau yang sangat padat dihuni oleh penduduk Indonesia, menjadi pusat pemerintahan dan ekonomi. Jawa menjadi “komandan” dari daerah-daerah di kawasan Indonesia bagian barat. Ketimpangan pembangunan bisa dilihat secara jelas antara kawasan Indonesia bagian barat dan kawasan Indonesia bagian timur.
Padahal, kawasan timur memiliki sumber daya alam yang melimpah. Sayangnya kekayaan yang dimiliki sebagian besar diangkut ke pusat, dan banyak pula yang diangkut “lari” ke luar negeri. Coba tengok Papua yang memiliki tambang emas, hingga kini belum kunjung juga dapat menyejahterakan masyarakatnya. Distribusi berbagai barang menjadi sulit dan harganya mahal karena kesulitan akses transportasi.
Bentang alam yang banyak berupa pegunungan seharusnya disediakan pula transportasi perintis udara. Negara tidak boleh abai terhadap pembangunan di kawasan timur, apalagi janji Presiden Jokowi untuk menghubungkan Nusantara. Sudah saatnya pengusaha berperan lebih besar lagi dalam menyokong pembangunan infrastruktur.
Selama ini pemerintah selalu mengatakan keterbatasan anggaran. Bukankah dengan tersedianya infrastruktur juga berguna bagi para pengusaha itu sendiri. Tata kelola transportasi harus bertumpu pada prinsip dasar, teori yang relevan, komitmen/konsistensi dan adanya kepemimpinan yang bisa memegang tanggung jawab (Parikesit, 2007).
Tanpa itu pembangunan transportasi hanya sebatas wacana indah di atas kertas. Rakyat menanti dan menagih semua janji yang telah diucapkan para pemimpin.
Ringga Arif Wh
Mahasiswa Jurusan Sosiologi
Pulau yang sangat padat dihuni oleh penduduk Indonesia, menjadi pusat pemerintahan dan ekonomi. Jawa menjadi “komandan” dari daerah-daerah di kawasan Indonesia bagian barat. Ketimpangan pembangunan bisa dilihat secara jelas antara kawasan Indonesia bagian barat dan kawasan Indonesia bagian timur.
Padahal, kawasan timur memiliki sumber daya alam yang melimpah. Sayangnya kekayaan yang dimiliki sebagian besar diangkut ke pusat, dan banyak pula yang diangkut “lari” ke luar negeri. Coba tengok Papua yang memiliki tambang emas, hingga kini belum kunjung juga dapat menyejahterakan masyarakatnya. Distribusi berbagai barang menjadi sulit dan harganya mahal karena kesulitan akses transportasi.
Bentang alam yang banyak berupa pegunungan seharusnya disediakan pula transportasi perintis udara. Negara tidak boleh abai terhadap pembangunan di kawasan timur, apalagi janji Presiden Jokowi untuk menghubungkan Nusantara. Sudah saatnya pengusaha berperan lebih besar lagi dalam menyokong pembangunan infrastruktur.
Selama ini pemerintah selalu mengatakan keterbatasan anggaran. Bukankah dengan tersedianya infrastruktur juga berguna bagi para pengusaha itu sendiri. Tata kelola transportasi harus bertumpu pada prinsip dasar, teori yang relevan, komitmen/konsistensi dan adanya kepemimpinan yang bisa memegang tanggung jawab (Parikesit, 2007).
Tanpa itu pembangunan transportasi hanya sebatas wacana indah di atas kertas. Rakyat menanti dan menagih semua janji yang telah diucapkan para pemimpin.
Ringga Arif Wh
Mahasiswa Jurusan Sosiologi
(ftr)
