Indikator Jokowi Bisa Reshuffle Sejumlah Menteri
A
A
A
JAKARTA - Ada beberapa indikator yang bisa digunakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam reshuffle atau merombak Kabinet Kerja, yang secara sederhana menggunakan proses monitoring dan evaluasi.
Pernyataan ini diungkapkan pengamat politik dari Labor Institute Indonesia Andy William Sinaga. Diakuinya, indikator ini digunakan seperti senergitas antara program dan implementasi di lapangan.
"Kapabilitas manajemen menteri, dan terobosan yang dilakukan untuk memperbaiki kinerja kementerian yang dimiliki," kata Andy lewat pers rilis kepada Sindonews, Minggu (28/6/2015).
Menurut Andy, kementerian yang patut diganti adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil. Dia mengungkapkan, Sofyan tidak cakap dalam mengkonsolidasikan perekonomian sesuai dengan konsep Nawa Cita.
"Sofyan kurang cakap untuk mengkonsolidasikan dan mengkordinasikan kementerian keuangan, Bank Indonesia, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan dalam menjaga nilai mata uang rupiah yang semakin tergurus dengan nilai tukar dollar Amerika," ungkapnya.
Lebih lanjut dikatakan Andy, tidak ada konsep yang jelas dilakukan, ketika rupiah semakin terpuruk terhadap dollar Amerika.
"Menteri Perdagangan saat ini tidak mampu menstabilkan harga kebutuhan bahan pokok yang semakin naik, sehingga membuat beban rakyat semakin berat, terutama dalam menghadapi Bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri," pungkasnya.
Pernyataan ini diungkapkan pengamat politik dari Labor Institute Indonesia Andy William Sinaga. Diakuinya, indikator ini digunakan seperti senergitas antara program dan implementasi di lapangan.
"Kapabilitas manajemen menteri, dan terobosan yang dilakukan untuk memperbaiki kinerja kementerian yang dimiliki," kata Andy lewat pers rilis kepada Sindonews, Minggu (28/6/2015).
Menurut Andy, kementerian yang patut diganti adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil. Dia mengungkapkan, Sofyan tidak cakap dalam mengkonsolidasikan perekonomian sesuai dengan konsep Nawa Cita.
"Sofyan kurang cakap untuk mengkonsolidasikan dan mengkordinasikan kementerian keuangan, Bank Indonesia, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan dalam menjaga nilai mata uang rupiah yang semakin tergurus dengan nilai tukar dollar Amerika," ungkapnya.
Lebih lanjut dikatakan Andy, tidak ada konsep yang jelas dilakukan, ketika rupiah semakin terpuruk terhadap dollar Amerika.
"Menteri Perdagangan saat ini tidak mampu menstabilkan harga kebutuhan bahan pokok yang semakin naik, sehingga membuat beban rakyat semakin berat, terutama dalam menghadapi Bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri," pungkasnya.
(maf)