PAN Nilai Dana Parpol Belum Perlu Dinaikkan
Minggu, 28 Juni 2015 - 03:46 WIB
PAN Nilai Dana Parpol Belum Perlu Dinaikkan
A
A
A
JAKARTA - Usulan kenaikan alokasi anggaran pemerintah untuk bantuan dana partai politik (parpol) dinilai tidak tepat saat ini. Sebab, masih banyak persoalan yang lebih penting ketimbang menaikkan dana parpol.
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengungkapkan, kondisi bangsa saat ini sedang sulit. Terlebih, sedang bulan ramadan dan Idul Fitri sebentar lagi.
"Fokus itu dulu deh, bagaimana bulan suci ramadan ini barang (kebutuhan pokok) tersedia, tapi tidak hanya tersedia, harganya terjangka untuk rakyat," ujar Ketua MPR ini usai menghadiri acara buka puasa bersama Partai Perindo, Jalan Diponegoro Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu 27 Juni 2015.
Maka itu menurut Zulkifli, saat ini tidak tepat usulan kenaikan dana parpol itu dimunculkan. "Di tengah isu-isu ini saya kira jangan dulu deh ada yang aneh-aneh, belum saatnya sekarang, nanti," kata mantan Menteri Kehutanan ini.
Seperti diketahui, kenaikan alokasi anggaran pemerintah untuk bantuan dana parpol batal dilakukan. Pasalnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak akan membahas kembali usul kenaikan angka bantuan parpol kepada Kementerian Keuangan dan DPR.
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengungkapkan, kondisi bangsa saat ini sedang sulit. Terlebih, sedang bulan ramadan dan Idul Fitri sebentar lagi.
"Fokus itu dulu deh, bagaimana bulan suci ramadan ini barang (kebutuhan pokok) tersedia, tapi tidak hanya tersedia, harganya terjangka untuk rakyat," ujar Ketua MPR ini usai menghadiri acara buka puasa bersama Partai Perindo, Jalan Diponegoro Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu 27 Juni 2015.
Maka itu menurut Zulkifli, saat ini tidak tepat usulan kenaikan dana parpol itu dimunculkan. "Di tengah isu-isu ini saya kira jangan dulu deh ada yang aneh-aneh, belum saatnya sekarang, nanti," kata mantan Menteri Kehutanan ini.
Seperti diketahui, kenaikan alokasi anggaran pemerintah untuk bantuan dana parpol batal dilakukan. Pasalnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak akan membahas kembali usul kenaikan angka bantuan parpol kepada Kementerian Keuangan dan DPR.
(maf)
