Kontrak Tak jelas, Menteri Harus Siap Dicopot Kapan Saja
Sabtu, 27 Juni 2015 - 16:06 WIB
Kontrak Tak jelas, Menteri Harus Siap Dicopot Kapan Saja
A
A
A
JAKARTA - Pengamat Politik dari Populi Center Nico Harjanto menilai wajar apabila Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan para menteri melaporkan hasil kinerjanya selama enam bulan menjabat.
Menurutnya, menteri adalah jabatan yang tidak memiliki periode waktu. Sehingga, wajar bila sewaktu-waktu diadakan perombakan bahkan pencopotan.
"Menteri jabatan paling enggak enak, mereka tuh setiap saat bisa diganti. Enggak ada periodenya mereka kerja sampai kapan, kontraknya enggak jelas," kata Nico dalam diskusi bertema Menteri Politisi dan Bukan; Bagus Mana? di Gado-gado Boplo, Jalan Gereja Theresia, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (27/6/2015).
Meski memiliki kontrak yang tidak jelas, kata Nico, jabatan menteri diburu banyak pihak karena belum memiliki aturan yang jelas khususnya dalam kriteria pemilihannya. Selain itu, dianggap sebagai jabatan stategis untuk memperoleh posisi yang lebih tinggi lainnya.
"Tapi memang karena banyak aturan yang belum jelas, posisi menteri sebagai pelaksana tugas (Plt) diburu banyak orang. Karena dia punya kewenangan untuk mengangkat direksi dan membangun proyek," ucapnya.
Atas dasar itu, Nico berharap Presiden Jokowi memilih para pembantunya itu bukan berdasarkan loyalitasnya namun pada kemampuan yang sifatnya demokratis.
"Supaya mereka tidak kerja pada survival saja maka harusnya mereka disogok oleh tim yang bagus," tukasnya.
PILIHAN:
7 Kementerian Ini Disarankan Diisi Orang Nonparpol
Menteri Nonparpol Partisan Dinilai Paling Bahayakan Jokowi
Menurutnya, menteri adalah jabatan yang tidak memiliki periode waktu. Sehingga, wajar bila sewaktu-waktu diadakan perombakan bahkan pencopotan.
"Menteri jabatan paling enggak enak, mereka tuh setiap saat bisa diganti. Enggak ada periodenya mereka kerja sampai kapan, kontraknya enggak jelas," kata Nico dalam diskusi bertema Menteri Politisi dan Bukan; Bagus Mana? di Gado-gado Boplo, Jalan Gereja Theresia, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (27/6/2015).
Meski memiliki kontrak yang tidak jelas, kata Nico, jabatan menteri diburu banyak pihak karena belum memiliki aturan yang jelas khususnya dalam kriteria pemilihannya. Selain itu, dianggap sebagai jabatan stategis untuk memperoleh posisi yang lebih tinggi lainnya.
"Tapi memang karena banyak aturan yang belum jelas, posisi menteri sebagai pelaksana tugas (Plt) diburu banyak orang. Karena dia punya kewenangan untuk mengangkat direksi dan membangun proyek," ucapnya.
Atas dasar itu, Nico berharap Presiden Jokowi memilih para pembantunya itu bukan berdasarkan loyalitasnya namun pada kemampuan yang sifatnya demokratis.
"Supaya mereka tidak kerja pada survival saja maka harusnya mereka disogok oleh tim yang bagus," tukasnya.
PILIHAN:
7 Kementerian Ini Disarankan Diisi Orang Nonparpol
Menteri Nonparpol Partisan Dinilai Paling Bahayakan Jokowi
(kri)
