Pemprov DKI Kembali Rombak Pejabat

JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta kembali akan merombak jajaran pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pada Ramadan ini. Perombakan tersebut dinilai terburu-buru. Perombakan dilakukan pada pejabat eselon II setingkat kepala dinas, badan, biro, dan wali kota.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, perombakan dilakukan untuk mempercepat kinerja dan penyerapan anggaran yang masih di bawah 20%. Sayangnya, dia enggan menyebutkan siapa pejabat yang akan dirombak tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun, sedikitnya ada enam pejabat yang akan dirombak.

Mereka adalah Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Benjamin Bukit, Kepala Dinas Kebersihan Saptastri Ediningtyas, Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Nandar Sunandar, Kepala Dinas Tata Air Agus Priyono, Wali Kota Jakarta SelatanSyamsuddinNoor, danKepala Dinas UMKMP Joko Kundaryo. ”Bulan puasa ini pokoknya secepatnya akan dilantik. Bisa enam, bisa 10 yang dilantik.

Lihat saja nanti,” kata Ahok diBalai Kota DKI Jakarta kemarin. Ahok menjelaskan, sebenarnya dia kecewa melihat evaluasi proses seleksi jabatan eselon II yang sebagian besar meluluskan orang-orang manajemen tanpa dibarengi dengan kemauan bekerja keras. Padahal, Jakarta ini butuh orang pintar dan mau bekerja keras sebagai landasan pembangunan. Mantan bupati Belitung Timur ini menjelaskan, sistem manajerial di Jakarta sudah selesai.

Terpenting baginya, para pejabat harus cepat bekerja setelah dilantik nanti. ”Waktu Belanda jajah PT Timah, semua kepala stafnya enggak sekolah. Yang penting kamu ngerti timah gimana nyemprot -nya,” ujarnya. Sayangnya, hingga berita ini diturunkan, Benjamin Bukit yang santer diisukan diganti belum berhasil dikonfirmasi. Berdasarkan isu yang santer beredar di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, Benjamin diganti karena menolak pembangunan light rapid transit (LRT) lantaran kajiannya belum jelas.

Di sisi lain, Ahok ingin moda transportasi massal tersebut segera dibangun. Pengamat perkotaan Universitas Trisakti, Nirwono Yoga, meminta Ahok tidak terburu- buru untuk mengganti pejabat eselon II meski saat ini proses seleksi pejabat tersebut sudah diwawancarainya. Menurutnya, apabila diganti Ramadan ini, segala program yang terkonsep, khususnya penanganan Lebaran, akan berantakan.

Misalnya, jika benar Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Benjamin Bukit diganti. Dengan pergantian tersebut, otomatis komando di lapangan diganti dan koordinasi penanganan arus mudik serta arus balik berubah. Termasuk Dinas Sosial dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam penanganan identitas kependudukan dan dinas lainnya yang berkaitan dalam penanganan musim Lebaran.

”Saya sih sarannya paling cepat habis Lebaran, mengingat evaluasi 3- 6 bulan itu pantasnya dihitung Juli. Ramadan dan Lebaran ini dijadikan evaluasi penilaian. Nanti ada laporan masingmasing inspektorat,” ucap Nirwono yang menjadi salah satu anggota panitia seleksi pejabat eselon II dari akademisi. Nirwono mengapresiasi terobosan seleksi yang dilakukan Ahok terhadap jajarannya.

Namun, dia menyayangkan jika evaluasi yang dilakukan 3-6 bulan dan penilaiannya berdasarkan kacamata kuda. Dia menilai, waktu ideal dalam mengevaluasi dan merotasi pejabat itu minimal satu tahun. Pejabat membutuhkan waktu beradaptasi dan bekerja menggunakan anggaran yang dirancang berdasarkan kegiatannya. ”Kalau 3-6 bulan itu, mereka belum bisa bekerja.

Jadi saya rasa evaluasi itu setahun dan saya harap Ahok fokus dalam pembangunan mengingat sudah ada 30 stok pejabat eselon II,” paparnya. Terkait rendahnya penyerapan anggaran dan masih di bawah 20%, Nirwono mengimbau tidak serta-merta menyalahkan satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Sejauh ini dia melihat rendahnya penyerapan anggaran akibat ketidaklengkapan e-catalog itu sendiri. Misalnya dalam pembuatan ruang terbuka hijau.

Nirwono melihat apa yang ditampilkan ecatalog tidak sesuai kebutuhan taman di lapangan. Tipe yang ditampilkan e-catalog hanya lima tipe dengan luas yang berbeda. Padahal, taman di Jakarta lebih dari lima dan ukurannya itu berbeda-beda. Akibatnya, apa yang diajukan SKPD selalu direvisi karena mengacu pada ecatalog. Begitu juga dengan kebutuhan di SKPD lainnya.

Untuk itu, Nirwono meminta Ahok merevisi e-catalog tersebut. ”Bukan karena enggak mengikuti, tapi e-budgeting sendiri yang tidak mengakomodasi sehingga penyerapan tidak ada perubahan. Kalau pakai kacamata kuda, SKPD buruk. Saat ini baru 5-6% anggaran yang terserap. Sampai akhir tahun saya rasa tidak lebih dari 45% meskipun ada perombakan,” ungkapnya.

Bima setiyadi