Mendagri Fokus Perbaiki Tata Pemerintahan

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan fokus pada perbaikan tata kelola pemerintahan dalam lima tahun mendatang. Perbaikan ini akan menjadi kunci otonomi daerah dalam melakukan pembangunan.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan banyak persoalan yang melingkupi pemerintahan di era otonomi daerah. ”Kita ingin mempercepat tata kelola pemerintahan,” ujarnya saat berdiskusi dengan jajaran Redaksi KORAN SINDO di Gedung SINDO, Jakarta, kemarin. Mantan sekjen DPP PDIP ini menyatakan perbaikan tata kelola pemerintahan akan memperkuat otonomi daerah.

Salah satunya terkait dalam pengambilan kebijakan. ”Memperkuat otonomi itu salah satunya bagaimana agar pemerintah daerah lebih hati-hati dalam pengambilan kebijakan. Nantinya juga berdampak pada reformasi birokrasi,” kata dia. Perbaikan tata kelola pemerintahan juga diharapkan dapat mengurangi angka korupsi di daerah. Pasalnya, ratusan kepala daerah saat ini telah terjerat kasus korupsi.

”Perencanaan anggaran menjadi salah satu arena rawan korupsi. Lalu pajak/retribusi, bantuan sosial, dan DPRD. Ini seperti Musi Banyuasin DPRD-nya dan ada ratusan kepala daerah lain. Alasannya gajinya kecil,” jelasnya. Meski begitu, dia sempat berujar bahwa kenaikan gaji DPRD dan kepala daerah dimungkinkan terjadi jika pembangunan di daerah berjalan baik, apalagi jika kondisi keuangan negara terus semakin baik.

Mantan anggota DPR ini juga memberikan perhatian terhadap sekolah kedinasan yang dimiliki Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yakni Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Dia mengatakan, IPDN akan menjadi pusat revolusi mental. Hal ini dimulai dari perbaikan saat penerimaan calon mahasiswa baru.

”Kita ingin mekanisme penerimaannya seperti di Akmil dan Akpol. Lulusannya pun bisa menjadi camat, karena sekarang ini banyak camat yang tidak memiliki latar belakang ilmu pemerintahan. Sementara itu, alumni IPDN malah banyak yang menjadi ajudan kepala daerah atau di satpol PP,” tuturnya. Berbagai keinginan Tjahjo tersebut bukanlah suatu hal yang langsung dapat direalisasikan.

Pasalnya, menurut dia begitu banyak pernak-pernik masalah dalam pelaksanaan otonomi daerah. ”Proses pembangunan di daerah ini sangat bergantung dengan politik pembangunan di daerah. Misalnya dalam menyusun anggaran, beberapa bulan lalu dipertontonkan keributan APBD DKI,” ujarnya.

Pemimpin Redaksi Koran SINDO Pung Purwanto menyatakan apresiasinya atas kunjungan Mendagri dan berdiskusi bersama dengan redaksi. Dia mengatakan bahwa KORAN SINDO juga memberikan perhatian terhadap masalah daerah. ”Daerah ini banyak menjadi inspirasi.

Bahkan, kami memiliki halaman khusus bagi kepala daerah untuk menulis segala pendapatnya yang dapat memberikan inspirasi,” tuturnya. Di samping itu, Pung juga berharap persolan distribusi KTP-el dapat terselesaikan. Mendagri dapat membuat sebuah langkah yang baik agar seluruh masyarakat menerima KTP-el.

Dita angga/ rahmat sahid