Asal Tak Dikorupsi, APPSI Setuju Dana Aspirasi
A
A
A
JAKARTA - Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APSSI) tidak mempersoalkan Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau dana aspirasi DPR, asalkan dana tersebut tidak dikorupsi.
"Semua dana asal benar-benar untuk kepentingan daerah sah-sah saja," kata Ketua APPSI Syahrul Yasin Limpo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis 25 Juni 2015.
Kendati demikian, kata Gubernur Sulawesi Selatan ini, usulan dana aspirasi ini masih perlu dikaji lebih dalam. "Bagaimana input perencanaannya, bagaimana proses pergulirannya, kemudian siapa tanggung jawab," katanya.
Dia menilai butuh petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak) yang jelas. "Tentu saja posisi para gubernur akan mau bekerja sama, ini bagus untuk rakyat sepanjang tidak dikorupsi saja," tuturnya.
Menurut dia, proses maupun pengawasan penggunaan dana aspirasi harus dilakukan secara transparan.
"Oleh karena itu, tidak dengan mudah saja uang sekian puluh miliar dilempar ke rakyat, enggak bisa seperti itu, input dan output-nya juga harus diukur. Jangan sampai kita hanya lempar saja, tapi kemudian tidak ada hasilnya," tutur Syahrul.
PILIHAN :
Pemerintah Isyaratkan Tolak Dana Aspirasi
"Semua dana asal benar-benar untuk kepentingan daerah sah-sah saja," kata Ketua APPSI Syahrul Yasin Limpo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis 25 Juni 2015.
Kendati demikian, kata Gubernur Sulawesi Selatan ini, usulan dana aspirasi ini masih perlu dikaji lebih dalam. "Bagaimana input perencanaannya, bagaimana proses pergulirannya, kemudian siapa tanggung jawab," katanya.
Dia menilai butuh petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak) yang jelas. "Tentu saja posisi para gubernur akan mau bekerja sama, ini bagus untuk rakyat sepanjang tidak dikorupsi saja," tuturnya.
Menurut dia, proses maupun pengawasan penggunaan dana aspirasi harus dilakukan secara transparan.
"Oleh karena itu, tidak dengan mudah saja uang sekian puluh miliar dilempar ke rakyat, enggak bisa seperti itu, input dan output-nya juga harus diukur. Jangan sampai kita hanya lempar saja, tapi kemudian tidak ada hasilnya," tutur Syahrul.
PILIHAN :
Pemerintah Isyaratkan Tolak Dana Aspirasi
(dam)