Menkeu Belum Terima Proposal Dana Aspirasi DPR
Kamis, 25 Juni 2015 - 14:05 WIB
Menkeu Belum Terima Proposal Dana Aspirasi DPR
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengaku belum menerima proposal Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau biasa disebut dana aspirasi. Maka itu, pihaknya belum dapat menyimpulkan apakah dana aspirasi akan masuk dalam pembahasan APBN 2016.
"Pokoknya, sampai saat ini, itu baru aturan internal di DPR yang kemarin dibahas. Kita belum terima apa-apa, kita belum bahas apa-apa. Kalau belum ada proposal, saya belum bisa bicara apa-apa," ujar Bambang di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/6/2015).
Kendati demikian, Bambang mengatakan, pihaknya akan bersikap sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, lanjut dia, dia tetap akan terlebih dahulu membaca proposal dana aspirasi jika nantinya sudah dikirimkan oleh DPR.
"Tentunya. Pasti (ikut arahan presiden). Tapi tentunya kita lihat proposalnya dulu. Karena belum ada proposal juga enggak ada yang bisa dibahas," jelasnya.
Dia menambahkan, Presiden Jokowi menolak program tersebut jika di luar mekanisme ketentuan APBN. "Jadi semua itu harus dalam mekanisme APBN," ucap Bambang.
PILIHAN: Tanpa Persetujuan Pemerintah, Dana Aspirasi Tutup Buku
DPR Tunggu Sikap Resmi Pemerintah di Banggar Soal Dana Aspirasi
"Pokoknya, sampai saat ini, itu baru aturan internal di DPR yang kemarin dibahas. Kita belum terima apa-apa, kita belum bahas apa-apa. Kalau belum ada proposal, saya belum bisa bicara apa-apa," ujar Bambang di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/6/2015).
Kendati demikian, Bambang mengatakan, pihaknya akan bersikap sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, lanjut dia, dia tetap akan terlebih dahulu membaca proposal dana aspirasi jika nantinya sudah dikirimkan oleh DPR.
"Tentunya. Pasti (ikut arahan presiden). Tapi tentunya kita lihat proposalnya dulu. Karena belum ada proposal juga enggak ada yang bisa dibahas," jelasnya.
Dia menambahkan, Presiden Jokowi menolak program tersebut jika di luar mekanisme ketentuan APBN. "Jadi semua itu harus dalam mekanisme APBN," ucap Bambang.
PILIHAN: Tanpa Persetujuan Pemerintah, Dana Aspirasi Tutup Buku
DPR Tunggu Sikap Resmi Pemerintah di Banggar Soal Dana Aspirasi
(kri)
