Kepentingan Pragmatis Kalahkan Fraksi Pendukung Jokowi-JK

JAKARTA - Koalisi partai politik (parpol) pendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK di parlemen tidak bisa berjalan efektif jika menyangkut kebutuhan pragmatis.

Indikasinya adalah Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki sikap berbeda dengan tiga fraksi koalisi pendukung pemerintah dalam persoalan Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau dikenal dana aspirasi.

"Karena dampak keputusan terkait dana aspirasi ini lebih menjawab kebutuhan anggota, maka PKB berani bersikap beda dari rekan-rekan fraksi sekoalisi," kata pengamat politik dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus kepada Sindonews melalui sambungan telepon, Kamis (25/6/2015).

Namun ditegaskan olehnya, sikap Fraksi PKB ini tidak bisa dinilai sebagai bentuk keretakan di internal partai koalisi pendukung Pemerintahan Jokowi-JK yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
"Ini hanya soalan kebutuhan dan kepentingan sesaat. Setelahnya PKB akan kembali ke koalisi demi menjaga kepentingannya di pemerintahan tidak hilang begitu saja," ucapnya.

Fraksi PKB dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa 23 Juni 2015 menyatakan sikapnya setuju adanya dana aspirasi. Sikap ini berbeda dengan fraksi yang tergabung dalam koalisi pendukung Pemerintahan Jokowi-JK menolak adanya dana aspirasi tersebut.

Tiga fraksi tersebut adalah Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Fraksi Partai Nasdem dan Fraksi Partai Hanura.

Baca: 3 Menolak dan 7 Fraksi Setuju Dana Aspirasi DPR.