Gagal di Paripurna, Fraksi Penolak Dana Aspirasi Lobi Jokowi
Rabu, 24 Juni 2015 - 14:30 WIB
Gagal di Paripurna, Fraksi Penolak Dana Aspirasi Lobi Jokowi
A
A
A
JAKARTA - Fraksi yang menolak usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau dana aspirasi bagi anggota DPR terus melakukan perlawanan.
Setelah gagal menghalau fraksi-fraksi yang mendukung dana aspirasi dalam rapat paripurna DPR pada Selasa 23 Juni 2015, fraksi penolak dana aspirasi akan melakukan upaya politik.
Adapun upaya politik itu dengan cara melobi pemerintah untuk mengambil sikap menolak usulan dana aspirasi.
Seperti diketahui, ada tiga fraksi di DPR yang menolak dana aspirasi, yakni Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Fraksi Partai Hanura, Fraksi Nasional Demokrat.
Ketua DPP Partai Hanura Miryam S Haryani mengatakan, partainya akan mengikuti jejak PDIP yang mendesak pemerintah agar menolak usulan dana aspirasi.
"Kita akan melobi pemerintah untuk menolak. Selain itu ada PDIP dan Nasdem juga yang menolak, saya rasa kalau ada tiga fraksi menolak, Presiden akan mendengar," kata Miryam di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (24/6/2015).
Menurut Miryam, seharusnya anggota DPR tidak perlu meminta kucuran dana aspirasi yang penyalurannya rentan disalahgunakan dan tidak tepat sasaran.
Dia mengatakan, lazimnya aspirasi pembangunan daerah pemilihan disampaikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda).
"Yang tahu kebutuhan pembangunan daerah kan pemangku kepentingan di daerah. Kalau kita (anggota DPR) nanti asal menyalurkan, bisa diperingatkan," tutur Miryam.
PILIHAN :
Paripurna DPR Setujui Dana Aspirasi
Setelah gagal menghalau fraksi-fraksi yang mendukung dana aspirasi dalam rapat paripurna DPR pada Selasa 23 Juni 2015, fraksi penolak dana aspirasi akan melakukan upaya politik.
Adapun upaya politik itu dengan cara melobi pemerintah untuk mengambil sikap menolak usulan dana aspirasi.
Seperti diketahui, ada tiga fraksi di DPR yang menolak dana aspirasi, yakni Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Fraksi Partai Hanura, Fraksi Nasional Demokrat.
Ketua DPP Partai Hanura Miryam S Haryani mengatakan, partainya akan mengikuti jejak PDIP yang mendesak pemerintah agar menolak usulan dana aspirasi.
"Kita akan melobi pemerintah untuk menolak. Selain itu ada PDIP dan Nasdem juga yang menolak, saya rasa kalau ada tiga fraksi menolak, Presiden akan mendengar," kata Miryam di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (24/6/2015).
Menurut Miryam, seharusnya anggota DPR tidak perlu meminta kucuran dana aspirasi yang penyalurannya rentan disalahgunakan dan tidak tepat sasaran.
Dia mengatakan, lazimnya aspirasi pembangunan daerah pemilihan disampaikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda).
"Yang tahu kebutuhan pembangunan daerah kan pemangku kepentingan di daerah. Kalau kita (anggota DPR) nanti asal menyalurkan, bisa diperingatkan," tutur Miryam.
PILIHAN :
Paripurna DPR Setujui Dana Aspirasi
(dam)
