Geram BUMN Akan Laporkan Persoalan PKJL ke KPK
Selasa, 23 Juni 2015 - 20:17 WIB
Geram BUMN Akan Laporkan Persoalan PKJL ke KPK
A
A
A
JAKARTA - Pejabat tinggi Angkasa Pura II dan beberapa pejabat bandara akan dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan akan dilakukan oleh organisasi yang menamakan Gerakan Mahasiswa Anti Manipulasi (Geram) BUMN.
Koordinator Geram BUMN, Andianto menuding adanya sikap pembiaran dilakukan oleh pejabat tinggi Angkasa Pura II terhadap dugaan penyimpangan di lingkungan wilayah yang dipimpinnya itu.
"Dugaan tersebut terkait Proyek Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Listrik (PKJL) Bandara Soekarno-Hatta," ujar Andianto dalam siaran persnya yang diterima Sindonews, Selasa (23/6/2015).
Dia mengungkapkan, indikasi terjadi penyimpangan terlihat adanya keputusan yang memenangkan salah satu peserta tender. Padahal, kata Andianto telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Proyek PKJL.
"Motif dugaan korupsi dilakukan dengan cara menghilangkan salah satu item pekerjaan yang vital, yaitu upgrade jaringan dengan perkiraan nilai proyek sebesar Rp232 miliar, dari total anggaran nilai proyek Rp920 Miliar," ungkapnya.
Dia mengingatkan, jika proyek ini tetap berjalan berpotensi adanya kerugian sebesar Rp232 miliar.
"Geram BUMN juga meminta kepada seluruh lapisan masyarakat terutama DPR untuk bersama-sama mengawasi proses hukum yang akan berjalan," ucapnya.
Koordinator Geram BUMN, Andianto menuding adanya sikap pembiaran dilakukan oleh pejabat tinggi Angkasa Pura II terhadap dugaan penyimpangan di lingkungan wilayah yang dipimpinnya itu.
"Dugaan tersebut terkait Proyek Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Listrik (PKJL) Bandara Soekarno-Hatta," ujar Andianto dalam siaran persnya yang diterima Sindonews, Selasa (23/6/2015).
Dia mengungkapkan, indikasi terjadi penyimpangan terlihat adanya keputusan yang memenangkan salah satu peserta tender. Padahal, kata Andianto telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Proyek PKJL.
"Motif dugaan korupsi dilakukan dengan cara menghilangkan salah satu item pekerjaan yang vital, yaitu upgrade jaringan dengan perkiraan nilai proyek sebesar Rp232 miliar, dari total anggaran nilai proyek Rp920 Miliar," ungkapnya.
Dia mengingatkan, jika proyek ini tetap berjalan berpotensi adanya kerugian sebesar Rp232 miliar.
"Geram BUMN juga meminta kepada seluruh lapisan masyarakat terutama DPR untuk bersama-sama mengawasi proses hukum yang akan berjalan," ucapnya.
(kur)
