Soal Dana Aspirasi, Sikap Fraksi Demokrat Beda dengan SBY
Soal Dana Aspirasi, Sikap Fraksi Demokrat Beda dengan SBY
A
A
A
JAKARTA - Fraksi Partai Demokrat menyetujui usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau dikenal dengan dana aspirasi sebesar Rp20 miliar per anggota DPR setiap tahun.
Sikap Fraksi Demokrat terlihat dalam rapat pleno Badan Legislasi (Baleg) DPR membahas program tersebut.
Ketua Fraksi Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas menilai dana aspirasi bisa membantu pemerataan pembangunan.
Melalu dana itu, lanjut Ibas, DPR juga bisa berperan lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam.
"Masyarakat harus melihat hal ini secara utuh, jangan sampai melihat anggota DPR memegang dana langsung, itu salah besar. Ini didorong agar anggota mengusulkan program untuk aspirasi, usulkan pembangunan yang baik kepada masyarakat," tutur Ibas di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (23/6/2015).
Sikap Fraksi Partai Demokrat terkesan berbeda dengan sikap Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.
Melalui akun Twitternya @SBYudhoyono, SBY menyarankan DPR dan pemerintah tidak gegabah dalam mengambil keputusan terkait dana aspirasi.
SBY menuliskan lima hal yang harus dikritisi dan diuji atas dana aspirasi. Pertama, bagaimana meletakan dana aspirasi dana sistem APBN dan APBD.
Kedua, menurut SBY, bagaimana menjamin dana aspirasi tidak tumpang tindih dengan anggaran daerah yang diinginkan oleh DPRD provinsi, kabupaten, dan kota.
"(3) Kalau anggota DPR RI punya dana aspirasi, bagaimana dg anggota DPRD Prov, Kab & Kota yg dinilai lebih tahu & lebih dekat ke dapil? *SBY," tulis SBY.
Keempat, sambung SBY, apabila DPR punya kewenangan untuk menentukan sendiri proyek dan anggarannya, lantas apa perbedan antara eksekutif dan legislatif.
"(5) Bagaimana akuntabilitas & pengawasan dana aspirasi itu, sekalipun dana itu tidak 'dipegang' sendiri oleh anggota DPR? *SBY," cuit SBY.
SBY kemudian melanjutkan cuitannya. "Di era pemerintahan yg saya pimpin, saya tidak setuju penggunaan dana aspirasi tsb karena ke 5 hal itu belum jelas & belum klop. *SBY*," tulis SBY.
Sikap Fraksi Demokrat terlihat dalam rapat pleno Badan Legislasi (Baleg) DPR membahas program tersebut.
Ketua Fraksi Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas menilai dana aspirasi bisa membantu pemerataan pembangunan.
Melalu dana itu, lanjut Ibas, DPR juga bisa berperan lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam.
"Masyarakat harus melihat hal ini secara utuh, jangan sampai melihat anggota DPR memegang dana langsung, itu salah besar. Ini didorong agar anggota mengusulkan program untuk aspirasi, usulkan pembangunan yang baik kepada masyarakat," tutur Ibas di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (23/6/2015).
Sikap Fraksi Partai Demokrat terkesan berbeda dengan sikap Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.
Melalui akun Twitternya @SBYudhoyono, SBY menyarankan DPR dan pemerintah tidak gegabah dalam mengambil keputusan terkait dana aspirasi.
SBY menuliskan lima hal yang harus dikritisi dan diuji atas dana aspirasi. Pertama, bagaimana meletakan dana aspirasi dana sistem APBN dan APBD.
Kedua, menurut SBY, bagaimana menjamin dana aspirasi tidak tumpang tindih dengan anggaran daerah yang diinginkan oleh DPRD provinsi, kabupaten, dan kota.
"(3) Kalau anggota DPR RI punya dana aspirasi, bagaimana dg anggota DPRD Prov, Kab & Kota yg dinilai lebih tahu & lebih dekat ke dapil? *SBY," tulis SBY.
Keempat, sambung SBY, apabila DPR punya kewenangan untuk menentukan sendiri proyek dan anggarannya, lantas apa perbedan antara eksekutif dan legislatif.
"(5) Bagaimana akuntabilitas & pengawasan dana aspirasi itu, sekalipun dana itu tidak 'dipegang' sendiri oleh anggota DPR? *SBY," cuit SBY.
SBY kemudian melanjutkan cuitannya. "Di era pemerintahan yg saya pimpin, saya tidak setuju penggunaan dana aspirasi tsb karena ke 5 hal itu belum jelas & belum klop. *SBY*," tulis SBY.
(dam)
Explore More