Tak Layak, 400.000 Ton Beras Raskin Ditarik

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan agar Bulog membersihkan beras kurang layak konsumsi yang masih beredar di masyarakat. Sekitar 400.000 ton beras raskin kurang layak dipastikan saat ini masih beredar di masyarakat dan diharapkan dapat segera dimusnahkan.

Lebih lanjut, Jokowi menegaskan kepada menteri terkait agar dapat segera memperbaiki dan menyelenggarakan raskin dalam kondisi layak konsumsi. Kepala Negara mengaku tidak mengetahui bila di waktu yang lalu ada beras raskin yang dibagikan dalam kondisi tidak layak.

”Yang lalu saya nggak tahu ada yang item, yang nggak layak dan berkutu, dan berganti dengan stok baru yang kita beli dan kita harapkan kualitas ke depan lebih baik. Kualitas raskin harus kondisi baik, jangan hitam dan ada kutu, memang itu stok lama dan berjamur sehingga tidak layak untuk dikonsumsi,” ujar Presiden saat membuka rapat terbatas yang membahas tentang Perbaikan Kebijakan Program Raskin 2016, di Kantor Kepresidenan kemarin.

Dia menegaskan, program Raskin merupakan bagian dari perlindungan sosial masyarakat. Namun, dirinya banyak mendapatkan laporan dari masyarakat bila program Raskin masih memerlukan banyak perbaikan, seperti data penerima raskin yang tidak sinkron, termasuk pagu anggaran yang tidak mencukupi. ”Kemudian keterlambatan penyaluran raskin ini juga dialami daerah tertentu, mungkin karena geografis atau kondisi jalan, tetapi ini harus kita perbaiki,” tandasnya.

Terhadap instruksi Presiden itu, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan bahwa para menteri akan melakukan monitoring dan evaluasi, untuk menghindarkan kemungkinan beras tidak layak konsumsi terdistribusi ke masyarakat. Selain itu, pengelolaan raskin akan dimaksimalkan pada ketepatan waktunya dalam pendistribusian ke berbagai daerah termasuk ke wilayah yang sulit demografinya.

Daerah yang memiliki tingkat kesulitan geografis tertentu bisa mendapatkan raskin tiga bulan sekali, karena terhambatnya distribusi akibat tingginya biaya angkut. ”Maka diharapkan ada sharing, budgeting dari APBD supaya ketepatan waktu bagi rumah tangga sasaran manfaat itu bisa terjaga,” ujarnya. Sementara itu untuk pencegahan beras kurang layak edar, Bulog akan melakukan mekanisme first in first out (Fifo), yang harus dikoreksi melalui gudang Divre dan Subdivre.

Dengan manajemen seperti ini, beras kurang layak konsumsi seperti beras berjamur dan berubah warna dapat direduksi. Menurut Khofifah, data terakhir penerima beras raskin berdasarkan data tahun 2011 sebanyak 15,5 juta rumah tangga sasaran. Data penerima raskin ini akan segera diverifikasi dan divalidasi dengan jumlah penerima bukan lagi rumah tangga sasaran, melainkan keluarga sasaran.

”Karena ada satu rumah yang dihuni oleh tiga bahkan sampai enam keluarga, sementara yang diintervensi hanya atas satu nama keluarga. Inilah yang kita sedang hitung kembali dalam proses verifikasi dan validasi data yang sekarang dari 15,5 juta rumah tangga sasaran penerima manfaat, kalau berbasis keluarga menjadi 18,3 juta, yang akan diintervensi untuk program 2016,” jelasnya. Ke depan, masing-masing rumah tangga akan menerima 15 kg beras raskin.

Perubahan penerimaan sasaran rumah tangga ini menurutnya juga akan berdampak pada meningkatnya anggaran untuk raskin dalam APBN. ”Jadi, peningkatan anggarannya seperlima lah ya, seperlima nggak sampai 20%, kira-kira 17-18%. Total kebutuhan raskin setahun adalah 2,78 juta ton, setara dengan Rp18,9 triliun,” tandasnya.

Mensos memastikan, stok beras raskin di Bulog saat ini dalam kondisi aman hingga empat bulan ke depan atau sampai Oktober mendatang. Dalam laporan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) hingga 19 Juni lalu, beras raskin di Bulog yang telah terealisasi sebanyak 44,88% dari total 2,78 ton.

”Jadi kalau aman sampai Oktober, kitabisamenghitungsekarang sebetulnya, kan pembelian beras dari petani tetap jalan. Itu sampai dengan 19 Juni (2015) aman sampai Oktober, tetapi Bulog tetap akan membeli beras dari petani gitu,” tambahnya. Sebelumnya, Komisi VI DPR mengkritisi Perum Bulog yang menyalurkan beras untuk warga miskin (raskin) dengan kualitas di bawah standar yang ditentukan yaitu beras kualitas medium.

”Bulog harus memperbaiki kualitas sistem pergudangan dan termasuk sumber daya manusia di daerah. Saya menemukan di daerah, beras raskin umumnya banyak kutu, menir, dan pecah-pecah,” kata Ketua Komisi VI DPR Achmad Hafisz Tohir. Menurut Achmad, penyebab beras raskin berkualitas buruk antara lain karena terlalu lama disimpan di Bulog.

Selain itu, petugas gudang Bulog juga tidak memiliki pengetahuan yang memadai dalam mengelola stok beras sehingga beras rusak karena kadar air yang tinggi dan pecah-pecah. ”Perlu revolusi mental juga bagi petugas gudang Bulog sehingga kualitas raskin tetap bagus,” ujarnya.

Rarasati syarief/ alfian faizal