Bang Yos Ketua Parpol, DPR Hati-hati Putus Calon KaBIN
Rabu, 17 Juni 2015 - 18:14 WIB
Bang Yos Ketua Parpol, DPR Hati-hati Putus Calon KaBIN
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengungkapkan, pembacaan surat presiden di rapat paripurna DPR terkait calon Panglima TNI dan Kepala Badan Intelijen Negara (KaBIN), akan diundur dalam waktu dekat ini.
Pada Rapat Pimpinan (Rapim) DPR, Fadli mengaku telah mengusulkan agar para pemimpin DPR memaksimalkan waktu untuk memikirkan secara matang terkait surat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut.
Apa lagi kata Fadli, calon Kepala BIN yang diajukan oleh Presiden, yakni Sutiyoso, adalah Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).
"Kita tak ingin tergesa-gesa, kita tak ingin terburu-buru khusus calon Kepala BIN yang adalah ketua umum partai politik, ini perlu kehati-hatian," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2015).
Menurutnya, DPR tidak mau salah memilih, meskipun Bang Yos sapaan akrab Sutiyoso untuk menjadi Kepala BIN adalah usulan dari presiden.
"Karena DPR dalam hal ini kan harus mempertimbangkan. Kita ingin menyerap dan menampung aspirasi masyarakat. Kita sekarang masih ada waktu. Karena itulah kita ingin merefleksikan pertimbangan DPR nantinya di Komisi I," jelasnya.
Maka itu dia menilai, memang tak ada urgensi untuk terburu-buru membentuk paripurna khusus untuk Kepala BIN dan Panglima TNI.
"Masih ada waktu kan. Kita juga ingin mengumpulkan di paripurna beberapa hal lain. Jadi minggu depan kita akan bahas lagi. Kita masih punya banyak waktu kok. Aturannya 20 hari kerja, bukan 20 hari kalender," tutur Fadli.
Sementara Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan, rapat paripurna untuk membacakan surat masuk dari presiden terkait calon Panglima TNI dan calon KaBIN terpaksa diundur.
Pasalnya kata dia, DPR perlu mendengar pendapat masyarakat berkenaan dengan calon Kepala BIN dan calon Panglima TNI.
"Jadi memang ini aspek teknis, ada ruang waktu 20 hari. Ini terkait BIN panglima ini aspek semua pihak harus didengarkan," ucap Taufik.
Khususnya kepada calon Kepala BIN, di mana DPR perlu mendengar masukan dan saran dari masyarakat lantaran Sutiyoso adalah Ketua Umum partai politik. "Publik ingin tahu konsepnya, strateginya," pungkasnya.
Pada Rapat Pimpinan (Rapim) DPR, Fadli mengaku telah mengusulkan agar para pemimpin DPR memaksimalkan waktu untuk memikirkan secara matang terkait surat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut.
Apa lagi kata Fadli, calon Kepala BIN yang diajukan oleh Presiden, yakni Sutiyoso, adalah Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).
"Kita tak ingin tergesa-gesa, kita tak ingin terburu-buru khusus calon Kepala BIN yang adalah ketua umum partai politik, ini perlu kehati-hatian," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2015).
Menurutnya, DPR tidak mau salah memilih, meskipun Bang Yos sapaan akrab Sutiyoso untuk menjadi Kepala BIN adalah usulan dari presiden.
"Karena DPR dalam hal ini kan harus mempertimbangkan. Kita ingin menyerap dan menampung aspirasi masyarakat. Kita sekarang masih ada waktu. Karena itulah kita ingin merefleksikan pertimbangan DPR nantinya di Komisi I," jelasnya.
Maka itu dia menilai, memang tak ada urgensi untuk terburu-buru membentuk paripurna khusus untuk Kepala BIN dan Panglima TNI.
"Masih ada waktu kan. Kita juga ingin mengumpulkan di paripurna beberapa hal lain. Jadi minggu depan kita akan bahas lagi. Kita masih punya banyak waktu kok. Aturannya 20 hari kerja, bukan 20 hari kalender," tutur Fadli.
Sementara Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan, rapat paripurna untuk membacakan surat masuk dari presiden terkait calon Panglima TNI dan calon KaBIN terpaksa diundur.
Pasalnya kata dia, DPR perlu mendengar pendapat masyarakat berkenaan dengan calon Kepala BIN dan calon Panglima TNI.
"Jadi memang ini aspek teknis, ada ruang waktu 20 hari. Ini terkait BIN panglima ini aspek semua pihak harus didengarkan," ucap Taufik.
Khususnya kepada calon Kepala BIN, di mana DPR perlu mendengar masukan dan saran dari masyarakat lantaran Sutiyoso adalah Ketua Umum partai politik. "Publik ingin tahu konsepnya, strateginya," pungkasnya.
(maf)
