Tak Mampu Puaskan Jokowi, Menteri Ferry Siap Direshuffle
Rabu, 17 Juni 2015 - 13:01 WIB
Tak Mampu Puaskan Jokowi, Menteri Ferry Siap Direshuffle
A
A
A
JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan mengaku siap direshuffle oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) jika kinerjanya selama hampir tujuh bulan menjabat dianggap tidak memuaskan.
"Enggak ada (takut direshuffle). Kenapa kita harus takut dengan reshuffle. Kalau ternyata presiden merasa tidak terbantu, masa kita mau ngotot," tuturnya di Gedung Manggala Wanabhakti, Jakarta, Rabu (17/6/2015).
Dia mengungkapkan, permintaan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut agar setiap kementerian melaporkan kinerjanya setiap enam bulan tidaklah ada kaitannya dengan isu perombakan kabinet. Menurutnya, dalam keputusan presiden (Keppres) memang telah disebutkan bahwa setiap menteri wajib melaporkan kinerjanya bahkan setiap tiga bulan.
"Saya kira dalam Keppres tiga bulan. Saya tiap bulan report hal apa, rencana apa yang tiap bulan. Kebijakan apa yang dikeluarkan. Hak Guna Usaha (HGU) saya update terus. Misalnya bulan ini ada 14 HGU saya keluarkan, enam HGU saya perpanjang," imbuh dia.
Ditambakan politikus Nasdem ini, ada atau tidaknya isu perombakan kabinet tersebut, seluruh pembantu Presiden Jokowi memang wajib melaporkan kinerja, serta kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan. "Bagaimana pembantu tidak melaporkan apa yang dikerjakan," tegas Ferry.
"Enggak ada (takut direshuffle). Kenapa kita harus takut dengan reshuffle. Kalau ternyata presiden merasa tidak terbantu, masa kita mau ngotot," tuturnya di Gedung Manggala Wanabhakti, Jakarta, Rabu (17/6/2015).
Dia mengungkapkan, permintaan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut agar setiap kementerian melaporkan kinerjanya setiap enam bulan tidaklah ada kaitannya dengan isu perombakan kabinet. Menurutnya, dalam keputusan presiden (Keppres) memang telah disebutkan bahwa setiap menteri wajib melaporkan kinerjanya bahkan setiap tiga bulan.
"Saya kira dalam Keppres tiga bulan. Saya tiap bulan report hal apa, rencana apa yang tiap bulan. Kebijakan apa yang dikeluarkan. Hak Guna Usaha (HGU) saya update terus. Misalnya bulan ini ada 14 HGU saya keluarkan, enam HGU saya perpanjang," imbuh dia.
Ditambakan politikus Nasdem ini, ada atau tidaknya isu perombakan kabinet tersebut, seluruh pembantu Presiden Jokowi memang wajib melaporkan kinerja, serta kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan. "Bagaimana pembantu tidak melaporkan apa yang dikerjakan," tegas Ferry.
(kri)
