Menteri Kabinet Kerja Minim Terobosan

JAKARTA - Isu reshuffle menteri Kabinet Kerja timbul tenggelam. Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat diisukan akan merombak jajaran menterinya.

Namun setelah prokontra berlalu, wacana perombakan tersebut kembali menghilang. Ketua Kadin Poempida Hidayatullah mengakui, jajaran menteri Jokowi saat ini tidak lagi memiliki gebrakan baru. Padahal, kata dia, kalangan pengusaha sangat menantikan kebijakan pemerintah yang produnia usaha. ”Termasuk perlunya jaminan hukum buat investasi dan sebagainya,” ujarnya pada diskusi bertema ”Menanti Reshuffle” yang diselenggarakan Monitorday.com dan Monday Magazine di Hotel Amos Cozy, Jakarta, kemarin.

Peompida juga mendukung jika Jokowi mengevaluasi kinerja menterinya setelah delapan bulan bekerja. ”Kalau saya setuju dilakukan reshuffle. Namun dalam perspektif pengusaha, saya lebih setuju jika bukan personalnya yang direshuffle, tapi kebijakan-kebijakan para menteri di bidang masing-masing,” ujar politikus Partai Golkar ini. Direktur STIE Ahmad Dahlan Mukhaer Pakkanna juga mengakui kondisi ekonomi Indonesia tengah terpuruk.

Meski begitu, Mukhaer belum setuju dilakukan reshuffle kabinet dengan alasan para menteri Jokowi belum genap satu tahun bekerja. ”Kalau dilihat dari pertumbuhan ekonomi, memang harus diakui Indonesia tengah terpuruk. Tapi belum waktunya Presiden Jokowi me-reshuffle menterinya saat ini,” ujarnya. Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu berpendapat, reshuffle seharusnya tidak diukur dengan masa kerja.

Menurutnya, meski kabinet belum setahun bekerja, atau justru baru berjalan tiga bulan, kalau memang presiden mau melakukan reshuffle tidak ada yang bisa menghalangi. ”Itu hak prerogatif Presiden,” ujarnya. Sementara itu, langkah Jokowi yang memerintahkan para menterinya untuk membuat laporan capaian kinerja diduga merupakan sinyalemen bakal ada reshuffle kabinet.

Anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Daniel Johan menyatakan, jika memang akan ada pergantian menteri, fokusnya sebaiknya pada kementerian bidang ekonomi. ”Tapi ini tergantung Presiden, ini hanya masukan karena PKB tidak ingin Jokowi terjungkal,” ujarnya secara terpisah.

Mula akmal