Fahri Nilai Dana Aspirasi Rp20 M Untuk Bela Rakyat
Selasa, 16 Juni 2015 - 16:21 WIB
Fahri Nilai Dana Aspirasi Rp20 M Untuk Bela Rakyat
A
A
A
JAKARTA - Usulan dana aspirasi daerah pemilihan (dapil) sebesar Rp20 miliar per anggota diyakini akan memberi ruang bagi anggota DPR untuk membela aspirasi masyarakat. Dengan begitu, anggota DPR pun bisa mendapatkan hak-haknya yang dibutuhkan masyarakat di dapil masing-masing.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai, selama ini tidak ada mekanisme bagi anggota DPR untuk menjalankan aspirasi rakyat. "Kalau kita bandingkan DPR di era Orde Baru yang memang diatur untuk tidak berhubungan dengan konstituen dan hanya pulang lima tahun sekali ke dapilnya menjelang pemilu," ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/6/2015).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menjelaskan, anggota DPR di era reformasi saat ini harus sering kembali ke dapilnya demi menyerap aspirasi masyarakat. "Ketika pulang ini masyarakat pun bisa menagih janji-janji anggota DPR demi memperjuangkan kepentingan masyarakatnya," jelasnya.
Maka itu, menurutnya, jika DPR tidak bisa membela kepentingan masyarakat di dapilnya, apa gunanya ada daerah pemilihan dan janji yang dilontarkan oleh para wakil rakyat.
"Ini kan agar aspirasi masyarakat ada salurannya yang diatur dalam Undang-undang. Ini kan sama saja dengan usulan anggaran lainnya dari kementerian maupun lembaga negara lainnya. Mereka juga ajukan usul kepada DPR, lantas kenapa masyarakat tidak boleh mengajukan usul?" papar Fahri.
Adanya dana aspirasi dapil dinilai justru akan lebih efisien dan sesuai kebutuhan masyarakat. Apalagi saat ini memang tren dalam sistem penganggaran dan pembiayaan pembangunan di negara-negara demokrasi sudah seperti itu.
"Negara demokrasi saat ini menganut sistem pembiayaan dan penganggaran, earmark budgeting atau penandaan kuping, dimana anggota parlemen setelah pulang ke dapil menandai program-program yang dibutuhkan dapilnya," tandasnya.(ico)
PILIHAN :
Takut Dibui, DPR Hindari Kelola Dana Aspirasi
Reaksi Keras Kubu Agung Laksono Terhadap Priyo Budi
Dicap Pengkhianat, Priyo Sindir Leo Nababan Petinggi Golkar
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai, selama ini tidak ada mekanisme bagi anggota DPR untuk menjalankan aspirasi rakyat. "Kalau kita bandingkan DPR di era Orde Baru yang memang diatur untuk tidak berhubungan dengan konstituen dan hanya pulang lima tahun sekali ke dapilnya menjelang pemilu," ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/6/2015).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menjelaskan, anggota DPR di era reformasi saat ini harus sering kembali ke dapilnya demi menyerap aspirasi masyarakat. "Ketika pulang ini masyarakat pun bisa menagih janji-janji anggota DPR demi memperjuangkan kepentingan masyarakatnya," jelasnya.
Maka itu, menurutnya, jika DPR tidak bisa membela kepentingan masyarakat di dapilnya, apa gunanya ada daerah pemilihan dan janji yang dilontarkan oleh para wakil rakyat.
"Ini kan agar aspirasi masyarakat ada salurannya yang diatur dalam Undang-undang. Ini kan sama saja dengan usulan anggaran lainnya dari kementerian maupun lembaga negara lainnya. Mereka juga ajukan usul kepada DPR, lantas kenapa masyarakat tidak boleh mengajukan usul?" papar Fahri.
Adanya dana aspirasi dapil dinilai justru akan lebih efisien dan sesuai kebutuhan masyarakat. Apalagi saat ini memang tren dalam sistem penganggaran dan pembiayaan pembangunan di negara-negara demokrasi sudah seperti itu.
"Negara demokrasi saat ini menganut sistem pembiayaan dan penganggaran, earmark budgeting atau penandaan kuping, dimana anggota parlemen setelah pulang ke dapil menandai program-program yang dibutuhkan dapilnya," tandasnya.(ico)
PILIHAN :
Takut Dibui, DPR Hindari Kelola Dana Aspirasi
Reaksi Keras Kubu Agung Laksono Terhadap Priyo Budi
Dicap Pengkhianat, Priyo Sindir Leo Nababan Petinggi Golkar
(hyk)
