Seleksi Masuk IPDN Diperketat
Selasa, 16 Juni 2015 - 09:11 WIB
Seleksi Masuk IPDN Diperketat
A
A
A
SUMEDANG - Mulai tahun ini seleksi masuk Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) akan semakin diperketat.
Guna mencetak para abdi negara yang berkualitas tinggi, proses rekrutmen akan dilakukan secara terpusat. ”Dalam merekrut kalau dulu ada jatah daerah, sekarang tidak ada, pusat yang langsung merekrut,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mendampingi Presiden Joko Widodo dalam pengukuhan Praja Muda IPDN di Kampus IPDN, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, kemarin.
Di samping rekrutmen secara terpusat, menurut Tjahjo, KementerianDalamNegeri (Kemendagri) akan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini sebagai upaya untuk mengurangi kerawanan permainan dalam seleksi. Pada tahun ini, Mendagri mengusulkan kuota 1.668 orang ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).
Pengusulan kuota ini disesuaikan dengan kebutuhan pegawai berdasarkan pertimbangan Kemenpan- RB. ”Kami tunggu persetujuan Menpan-RB, karena jangan sampai kita menerima pegawai ternyata tidak ada lowongan. Kami menunggu formasi yang dibutuhkan berapa,” ujarnya. Menurut Tjahjo, perbaikan ini merupakan bagian dari percepatan reformasi birokrasi. Harapannya, lulusan sekolah kedinasan ini menjadi pegawai negeri sipil (PNS) yang bisa melayani, bukan dilayani.
”Selain itu, kami juga tegas kepada praja- praja yang melanggar aturan. IPDN juga harus menjadi pelopor revolusi mental. Praja-praja ini harus dapat memberikan contoh,” katanya. Rektor IPDN Suhajar Diantoro mengatakan, rekrutmen IPDN becermin pada kesuksesan di Akademi Militer (Akmil) dan Akademi Kepolisian (Akpol). Untuk itu, beberapa mekanisme akan mencontoh seleksi dua akademi tersebut.
Sebagaimana yang diungkapkan Mendagri, Suhajar mengatakan telah memulai kerja sama dengan KPK. Lembaga antikorupsi ini akan melakukan seleksi terkait integritas para praja. ”KPK akan melakukan tes kejujuran sehingga praja memang berintegritas dan memiliki kejujuran,” kata dia. Suhajar menambahkan, dalam seleksi IPDN juga dilakukan tes kompetensi dasar menggunakan sistem computer assisted test (CAT) sebagaimana pada rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS).
”Setelah tes, langsung keluar nilainya. Yang tidak memenuhi passing grade tidak lulus, sedangkan yang memenuhi passing grade menunggu proses perangkingan,” ungkap dia. Saat ini IPDN sedang mempersiapkan pembentukan fakultas hukum tata pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan penyelenggaraan pemerintahan Indonesia. IPDN saat ini baru memiliki dua fakultas, yakni fakultas politik pemerintahan dan fakultas manajemen pemerintahan.
Tujuan fakultas baru itu, kata dia, agar lulusan IPDN memiliki kemampuan tentang hukum tata pemerintahan seperti yang sudah dilakukan perguruan tinggi lainnya di Indonesia. Presiden Joko Widodo kemarin melantik 1.974 lulusan. Lulusan angkatan XXII terdiri atas 1.384 laki-laki dan 590 perempuan. Mulai 1 Juli 2015, mereka akan bertugas sebagai pegawai negeri sipil yang di tempatkan di seluruh Indonesia.
Predikat lulusan terbaik pada program diploma IV diberikan pada Devia Hestina Arinda asal Lamongan, Jawa Timur dan mendapat penghargaan Kartika Asta Brata. Lulusan terbaik program S-1 diberikan pada Diana Hanifah asal Bukittinggi, Sumatera Barat dan mendapatkan penghargaan Kartika Pradnya Utama.
Dita angga/ant
Guna mencetak para abdi negara yang berkualitas tinggi, proses rekrutmen akan dilakukan secara terpusat. ”Dalam merekrut kalau dulu ada jatah daerah, sekarang tidak ada, pusat yang langsung merekrut,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mendampingi Presiden Joko Widodo dalam pengukuhan Praja Muda IPDN di Kampus IPDN, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, kemarin.
Di samping rekrutmen secara terpusat, menurut Tjahjo, KementerianDalamNegeri (Kemendagri) akan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini sebagai upaya untuk mengurangi kerawanan permainan dalam seleksi. Pada tahun ini, Mendagri mengusulkan kuota 1.668 orang ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).
Pengusulan kuota ini disesuaikan dengan kebutuhan pegawai berdasarkan pertimbangan Kemenpan- RB. ”Kami tunggu persetujuan Menpan-RB, karena jangan sampai kita menerima pegawai ternyata tidak ada lowongan. Kami menunggu formasi yang dibutuhkan berapa,” ujarnya. Menurut Tjahjo, perbaikan ini merupakan bagian dari percepatan reformasi birokrasi. Harapannya, lulusan sekolah kedinasan ini menjadi pegawai negeri sipil (PNS) yang bisa melayani, bukan dilayani.
”Selain itu, kami juga tegas kepada praja- praja yang melanggar aturan. IPDN juga harus menjadi pelopor revolusi mental. Praja-praja ini harus dapat memberikan contoh,” katanya. Rektor IPDN Suhajar Diantoro mengatakan, rekrutmen IPDN becermin pada kesuksesan di Akademi Militer (Akmil) dan Akademi Kepolisian (Akpol). Untuk itu, beberapa mekanisme akan mencontoh seleksi dua akademi tersebut.
Sebagaimana yang diungkapkan Mendagri, Suhajar mengatakan telah memulai kerja sama dengan KPK. Lembaga antikorupsi ini akan melakukan seleksi terkait integritas para praja. ”KPK akan melakukan tes kejujuran sehingga praja memang berintegritas dan memiliki kejujuran,” kata dia. Suhajar menambahkan, dalam seleksi IPDN juga dilakukan tes kompetensi dasar menggunakan sistem computer assisted test (CAT) sebagaimana pada rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS).
”Setelah tes, langsung keluar nilainya. Yang tidak memenuhi passing grade tidak lulus, sedangkan yang memenuhi passing grade menunggu proses perangkingan,” ungkap dia. Saat ini IPDN sedang mempersiapkan pembentukan fakultas hukum tata pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan penyelenggaraan pemerintahan Indonesia. IPDN saat ini baru memiliki dua fakultas, yakni fakultas politik pemerintahan dan fakultas manajemen pemerintahan.
Tujuan fakultas baru itu, kata dia, agar lulusan IPDN memiliki kemampuan tentang hukum tata pemerintahan seperti yang sudah dilakukan perguruan tinggi lainnya di Indonesia. Presiden Joko Widodo kemarin melantik 1.974 lulusan. Lulusan angkatan XXII terdiri atas 1.384 laki-laki dan 590 perempuan. Mulai 1 Juli 2015, mereka akan bertugas sebagai pegawai negeri sipil yang di tempatkan di seluruh Indonesia.
Predikat lulusan terbaik pada program diploma IV diberikan pada Devia Hestina Arinda asal Lamongan, Jawa Timur dan mendapat penghargaan Kartika Asta Brata. Lulusan terbaik program S-1 diberikan pada Diana Hanifah asal Bukittinggi, Sumatera Barat dan mendapatkan penghargaan Kartika Pradnya Utama.
Dita angga/ant
(ars)
