Pencalonan Bang Yos Dikritik, BIN Dinilai Harus Steril Kepentingan
Senin, 15 Juni 2015 - 21:45 WIB
Pencalonan Bang Yos Dikritik, BIN Dinilai Harus Steril Kepentingan
A
A
A
JAKARTA - Langkah Presiden Joko Widodo menunjuk mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso menjadi Kepala Badan Intelijen Nasional dikritik.
Penunjukkan pria yang biasa disapa Bang Yos sebagai kepala BIN dinilai telah mencederai demokrasi dan mengesankan adanya praktik politik bagi-bagi kekuasaan.
Seperti diketahui, Bang Yos adalah Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang mendukung Jokowi pada Pemilihan Presiden 2014.
"Sutiyoso adalah ketua umum partai politik, dan BIN adalah lembaga Negara yang seharusnya steril dari kepentingan politik tertentu," kata anggota Departemen Kajian Aksi dan Jaringan Badan Relawan Nusantara, Laode Kamaludin melalui siaran persnya yang diterima Sindonews, Senin (15/6/2015).
Menurut dia, kepala BIN harus sosok profesional yang bersih dari anasir kepentingan politik, apalagi dari partai politik. Jokowi juga diminta untuk melihat rekam jejak Sutiyoso menyangkut kasus Tragedi 27 Juli.
"Presiden sebagai kepala negara yang memiliki hak preogratif dalam hal ini harusnya jangan ceroboh dan gegabah dalam memilih calon kepala BIN," tutur Laode.
Menurut dia, Presiden harus terbeas dari tekanan politik balas jaksa pasca pilpres. Pasalnya, BIN adalah lembaga negara yang strategis dan vital.
Menurut dia, Jokowi seharusnya menjadi harapan baru bagi rakyat yang mendambakan perubahan, "Oleh karena itulah kami yang tergabung dalam Badan Relawan Nusantara mendesak agar pencalonan Sutiyoso segera dibatalkan atau ditarik rekomendasinya," tutur Laode.
Badan Relawan Nusantara, lanjut dia, juga meminta Jokowi membubarkan kantor Staf Kepresidenan yang dipimpin Luhut Panjaitan. Badan Relawan juga menilai Kantor Staf Kepresidenan bagian dari praktik bagi-bagi kekuasaan Presiden Jokowi.
PILIHAN :
Akhir Juni, Jokowi Uji Bang Yos Jadi Bos Intel
Sutiyoso: Aku Pasti Mundur
Dipimpin Sutiyoso, BIN Akan Terlibat Politik
Penunjukkan pria yang biasa disapa Bang Yos sebagai kepala BIN dinilai telah mencederai demokrasi dan mengesankan adanya praktik politik bagi-bagi kekuasaan.
Seperti diketahui, Bang Yos adalah Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang mendukung Jokowi pada Pemilihan Presiden 2014.
"Sutiyoso adalah ketua umum partai politik, dan BIN adalah lembaga Negara yang seharusnya steril dari kepentingan politik tertentu," kata anggota Departemen Kajian Aksi dan Jaringan Badan Relawan Nusantara, Laode Kamaludin melalui siaran persnya yang diterima Sindonews, Senin (15/6/2015).
Menurut dia, kepala BIN harus sosok profesional yang bersih dari anasir kepentingan politik, apalagi dari partai politik. Jokowi juga diminta untuk melihat rekam jejak Sutiyoso menyangkut kasus Tragedi 27 Juli.
"Presiden sebagai kepala negara yang memiliki hak preogratif dalam hal ini harusnya jangan ceroboh dan gegabah dalam memilih calon kepala BIN," tutur Laode.
Menurut dia, Presiden harus terbeas dari tekanan politik balas jaksa pasca pilpres. Pasalnya, BIN adalah lembaga negara yang strategis dan vital.
Menurut dia, Jokowi seharusnya menjadi harapan baru bagi rakyat yang mendambakan perubahan, "Oleh karena itulah kami yang tergabung dalam Badan Relawan Nusantara mendesak agar pencalonan Sutiyoso segera dibatalkan atau ditarik rekomendasinya," tutur Laode.
Badan Relawan Nusantara, lanjut dia, juga meminta Jokowi membubarkan kantor Staf Kepresidenan yang dipimpin Luhut Panjaitan. Badan Relawan juga menilai Kantor Staf Kepresidenan bagian dari praktik bagi-bagi kekuasaan Presiden Jokowi.
PILIHAN :
Akhir Juni, Jokowi Uji Bang Yos Jadi Bos Intel
Sutiyoso: Aku Pasti Mundur
Dipimpin Sutiyoso, BIN Akan Terlibat Politik
(dam)
