Dua Kubu Golkar Diminta Tak Islah Setengah-setengah
Rabu, 03 Juni 2015 - 10:57 WIB
Dua Kubu Golkar Diminta Tak Islah Setengah-setengah
A
A
A
JAKARTA - Kesepakatan islah untuk kepentingan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2015 yang telah ditandatangani Aburizal Bakrie (Ical) dan Agung Laksono dinilai sebagai islah parsial, bukan islah komprehensif.
Pengamat politik Sinergi Masyarakat Indonesia untuk Demokrasi (Sigma) M Imam Nasef mengatakan, islah yang parsial hanya punya dampak positif bagi keikutsertaan Partai Golkar di Pilkada Serentak 2015.
Sementara lanjut Nasef, dampak bagi upaya penyatuan dua kubu yang berselisih tidak akan didapat.
"Dari konten kesepakatan yang ditandatangani jelas islah tersebut hanya untuk kepentingan penyelenggaraan pilkada saja. Oleh karenanya, mengharapkan islah ini untuk benar-benar mengakhiri perselisihan kepengurusan di Partai Golkar agaknya belebihan," kata Nasef kepada Sindonews, Rabu (3/6/2015).
Menurut Nasef, islah parsial itu belum bisa memberi jaminan untuk mengakhiri konflik di internal Golkar.
Merujuk kepada kesepakatan poin terakhir, maka usulan calon yang akan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) nantinya ditandatangani oleh pengurus DPP Partai Golkar yang diakui oleh KPU.
Lantas kata Nasef, apakah kedua kubu nantinya benar-benar rela akan melakukan kesepakatan itu. Pasalnya, dengan kesepakatan itu sesungguhnya salah satu kubu akan dipaksa untuk mengakui kubu lainnya.
"Oleh karena itu, kalau memang kedua kubu punya good political will untuk mengakhiri dualisme kepengurusan di Golkar, maka yang harus dilakukan adalah islah komprehensif," ucap Nasef.
Pengamat politik Sinergi Masyarakat Indonesia untuk Demokrasi (Sigma) M Imam Nasef mengatakan, islah yang parsial hanya punya dampak positif bagi keikutsertaan Partai Golkar di Pilkada Serentak 2015.
Sementara lanjut Nasef, dampak bagi upaya penyatuan dua kubu yang berselisih tidak akan didapat.
"Dari konten kesepakatan yang ditandatangani jelas islah tersebut hanya untuk kepentingan penyelenggaraan pilkada saja. Oleh karenanya, mengharapkan islah ini untuk benar-benar mengakhiri perselisihan kepengurusan di Partai Golkar agaknya belebihan," kata Nasef kepada Sindonews, Rabu (3/6/2015).
Menurut Nasef, islah parsial itu belum bisa memberi jaminan untuk mengakhiri konflik di internal Golkar.
Merujuk kepada kesepakatan poin terakhir, maka usulan calon yang akan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) nantinya ditandatangani oleh pengurus DPP Partai Golkar yang diakui oleh KPU.
Lantas kata Nasef, apakah kedua kubu nantinya benar-benar rela akan melakukan kesepakatan itu. Pasalnya, dengan kesepakatan itu sesungguhnya salah satu kubu akan dipaksa untuk mengakui kubu lainnya.
"Oleh karena itu, kalau memang kedua kubu punya good political will untuk mengakhiri dualisme kepengurusan di Golkar, maka yang harus dilakukan adalah islah komprehensif," ucap Nasef.
(maf)
