Potensi Konflik di Pilkada Serentak Sangat Tinggi
Sabtu, 30 Mei 2015 - 15:23 WIB
Potensi Konflik di Pilkada Serentak Sangat Tinggi
A
A
A
JAKARTA - Potensi konflik mengancam proses pelaksanaan Pilkada serentak yang bakal digelar pada 9 Desember 2015 mendatang. Jika potensi konflik tak dilokalisir sedini mungkin, maka akan mengancam keberlangsungan pesta demokrasi tersebut.
Pengajar FISIP Universitas Hasanudin (Unhas) Makassar, Adi Suryadi Culla, menilai tesis yang mengatakan bahwa dengan Pilkada serentak potensi konflik menjadi berkurang, merupakan tesis yang salah.
"Kultur politik belum bisa menjamin. Saya yakin masih akan terjadi pengerahan massa jika kalah, belum siap menang kalah, potensial terjadi di 269 (daerah)," kata Adi saat diskusi bertema 'Menghitung Problematika Pilkada Serentak' di Gado-gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (30/5/2015).
Potensi konflik selain bisa datang dari pendukung calon kepala daerah, juga melalui aturan baru dalam Pilkada. Adi menyebutkan, mekanisme satu putaran bisa memicu timbulnya konflik. "Secara psikologis, kita bayangkan akan terjadi berbagai upaya untuk calon bisa menang," ujarnya
Adi berharap KPU selaku lembaga kontrol utama penyelenggara Pilkada harus membuat aturan yang tegas dan baku, untuk menghindari potensi konflik itu. Hal demikian pun harus dilakukan aparat keamanan negara untuk mengantisipasi dan memetakan potensi konflik tersebut dari sekarang. "Tidak bisa kita meninggalkan KPU sendiri menyelenggarakan Pilkada," pungkasnya.
Baca:
Tak Akomodasi Parpol di Pilkada Picu Konflik Sosial
Lima Daerah Terancam Gagal Ikut Pilkada Serentak
Ini Keputusan KPU soal Parpol yang Berhak Ikut Pilkada
Pengajar FISIP Universitas Hasanudin (Unhas) Makassar, Adi Suryadi Culla, menilai tesis yang mengatakan bahwa dengan Pilkada serentak potensi konflik menjadi berkurang, merupakan tesis yang salah.
"Kultur politik belum bisa menjamin. Saya yakin masih akan terjadi pengerahan massa jika kalah, belum siap menang kalah, potensial terjadi di 269 (daerah)," kata Adi saat diskusi bertema 'Menghitung Problematika Pilkada Serentak' di Gado-gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (30/5/2015).
Potensi konflik selain bisa datang dari pendukung calon kepala daerah, juga melalui aturan baru dalam Pilkada. Adi menyebutkan, mekanisme satu putaran bisa memicu timbulnya konflik. "Secara psikologis, kita bayangkan akan terjadi berbagai upaya untuk calon bisa menang," ujarnya
Adi berharap KPU selaku lembaga kontrol utama penyelenggara Pilkada harus membuat aturan yang tegas dan baku, untuk menghindari potensi konflik itu. Hal demikian pun harus dilakukan aparat keamanan negara untuk mengantisipasi dan memetakan potensi konflik tersebut dari sekarang. "Tidak bisa kita meninggalkan KPU sendiri menyelenggarakan Pilkada," pungkasnya.
Baca:
Tak Akomodasi Parpol di Pilkada Picu Konflik Sosial
Lima Daerah Terancam Gagal Ikut Pilkada Serentak
Ini Keputusan KPU soal Parpol yang Berhak Ikut Pilkada
(hyk)
