BPK Siap Audit KPU Terkait Pilkada
A
A
A
JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan melakukan audit terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU). Rencana audit tersebut menindaklanjuti permintaan DPR.
Rencana audit kinerja dan anggaran KPU dianggap penting karena instansi ini yang bertanggung jawab menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada akhir tahun ini.
Anggota I BPK, Agung Firman Sampurna menegaskan institusinya dapat secepatnya melakukan audit. "Kami juga sudah mendengar apa yang diharapkan DPR dalam hal ini pimpinn DPR dan pimpinan Komisi II dan III. Dari scope audit cukup realistis dilaksanakan dalam waktu dekat," ujar Agung di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Jumat (29/5/2015).
Sebelum menjawab secara resmi permintaan DPR, Agung mengatakan pihaknya akan melakukan pembahasan pada sidang BPK. Kemudian hasilnya akan disampaikan secara resmi kepada pemimpin DPR.
"Apabila hasil sidang, (memutuskan) kami dapat laksanakan audit. Kita akan melaksanakan audit tersebut," katanya.
Agung belum dapat menyebutkan waktu pelaksanaan audit. Dia optimisitis dapat melakukan audit terkait dana yang meliputi pelaksanaan, pengawasan dan pengamanan pilkada.
Rencana audit kinerja dan anggaran KPU dianggap penting karena instansi ini yang bertanggung jawab menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada akhir tahun ini.
Anggota I BPK, Agung Firman Sampurna menegaskan institusinya dapat secepatnya melakukan audit. "Kami juga sudah mendengar apa yang diharapkan DPR dalam hal ini pimpinn DPR dan pimpinan Komisi II dan III. Dari scope audit cukup realistis dilaksanakan dalam waktu dekat," ujar Agung di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Jumat (29/5/2015).
Sebelum menjawab secara resmi permintaan DPR, Agung mengatakan pihaknya akan melakukan pembahasan pada sidang BPK. Kemudian hasilnya akan disampaikan secara resmi kepada pemimpin DPR.
"Apabila hasil sidang, (memutuskan) kami dapat laksanakan audit. Kita akan melaksanakan audit tersebut," katanya.
Agung belum dapat menyebutkan waktu pelaksanaan audit. Dia optimisitis dapat melakukan audit terkait dana yang meliputi pelaksanaan, pengawasan dan pengamanan pilkada.
(dam)