Bambang Soesatyo Ogah Islah dengan Kubu Agung
Kamis, 28 Mei 2015 - 11:24 WIB
Bambang Soesatyo Ogah Islah dengan Kubu Agung
A
A
A
JAKARTA - Tarik ulur upaya islah di internal Partai Golkar terus berlanjut. Kepengurusan Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional (Munas) Bali mengajukan sejumlah syarat yang tampak mustahil dikompromikan.
Bendahara umum Partai Golkar hasil Munas Bali Bambang Soesatyo mengatakan, pihaknya menolak melakukan islah dengan kepengurusan yang dihasilkan melalui Munas palsu.
"Harus ada keberanian dari kita untuk menolak islah dan mengatakan bahwa Presiden Jokowi, Wapres JK dan para ketua umum Parpol anggota KIH jangan pura-pura tidak tahu bahwa kepengurusan Golkar produk Munas Ancol itu ilegal," kata Bambang kepada Sindonews, Kamis (28/5/2015).
Bambang menambahkan, Partai Golkar kepemimpinan Agung Laksono adalah kepengurusan yang dilegalkan oleh kekuasaan untuk tujuan tertentu. Bahkan, lanjut dia, kasus mandat palsu yang mewarnai Munas Ancol Jakarta sendiri sudah dibuka dan masuk ke tahap penyidikan di Bareskrim Mabes Polri.
"Jika kubu Munas Bali didorong untuk islah dengan kubu Munas Ancol, berarti pemerintah termasuk presiden dan wapres mengamini kejahatan politik dalam demokrasi di tanah air yang dilakukan Agung Laksono dan kawan-kawan," kata Bambang.
"Bagaimana dengan masa depan demokrasi Indonesia yang sudah dibangun dengan susah payah kalau Munas abal-abal sebuah partai politik kemudian mendapat legitiminasi dari pemerintah?" imbuhnya.(ico)
Bendahara umum Partai Golkar hasil Munas Bali Bambang Soesatyo mengatakan, pihaknya menolak melakukan islah dengan kepengurusan yang dihasilkan melalui Munas palsu.
"Harus ada keberanian dari kita untuk menolak islah dan mengatakan bahwa Presiden Jokowi, Wapres JK dan para ketua umum Parpol anggota KIH jangan pura-pura tidak tahu bahwa kepengurusan Golkar produk Munas Ancol itu ilegal," kata Bambang kepada Sindonews, Kamis (28/5/2015).
Bambang menambahkan, Partai Golkar kepemimpinan Agung Laksono adalah kepengurusan yang dilegalkan oleh kekuasaan untuk tujuan tertentu. Bahkan, lanjut dia, kasus mandat palsu yang mewarnai Munas Ancol Jakarta sendiri sudah dibuka dan masuk ke tahap penyidikan di Bareskrim Mabes Polri.
"Jika kubu Munas Bali didorong untuk islah dengan kubu Munas Ancol, berarti pemerintah termasuk presiden dan wapres mengamini kejahatan politik dalam demokrasi di tanah air yang dilakukan Agung Laksono dan kawan-kawan," kata Bambang.
"Bagaimana dengan masa depan demokrasi Indonesia yang sudah dibangun dengan susah payah kalau Munas abal-abal sebuah partai politik kemudian mendapat legitiminasi dari pemerintah?" imbuhnya.(ico)
(kur)
