Pansel KPK Siap Datangi Tokoh

JAKARTA - Panitia seleksi (Pansel) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap mendatangi para tokoh untuk diajak mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan KPK.

Juru Bicara Pansel Pimpinan KPK Betty Alisyahbana mengatakan, langkah pendekatan terhadap tokoh-tokoh antikorupsi diperlukan mengingat tahun- tahun sebelumnya sangat minim tokoh yang mendaftarkan diri menjadi anggota KPK. Apalagi, setelah mayoritas penegak hukum di lembaga antirasuah tersebut tersandung kasus hukum. Selain itu, pansel juga akan melibatkan masyarakat secara langsung agar anggota KPK yang terpilih berkualitas dan bersih.

”Kita akan proaktif. Selain menerima pendaftaran, kita akan mengidentifikasi tokohtokoh antikorupsi yang memenuhi kriteria dan kita akan melakukan pendekatan memengaruhi agar yang bersangkutan mau mendaftar. Karena ini tugas negara, tentu kita akan berusaha mengetuk hatinya meskipun tetap harus melalui proses,” ungkap Betty di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin.

Sembilan tokoh wanita yang tergabung dalam Pansel Pimpinan KPK sore kemarin diterima langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka Jakarta. Pertemuan antara anggota pansel dan Presiden berlangsung selama hampir 45 menit di Ruang Jepara, Istana Merdeka.

Kesembilan anggota pansel itu adalah Ketua Pansel Destry Damayanti (ahli keuangan dan moneter), Wakil Ketua Eni Nurbaningsih (pakar hukum tata negara), Jubir Betty Alisyahbana (ahli IT dan manajemen), Harkristuti Harkrisnowo (pakar hukum pidana dan HAM), Yenty Garnasih (pakar hukum pidana ekonomi dan pencucian uang), Supra Wimbarti (ahli psikologi SDM dan pendidikan), Natalia Subagyo, (ahli tata negara pemerintahan), Dyani Sadya Wati (ahli tata kelola pemerintahan di Bappenas), dan Meutia Ganie Rochman (ahli sosiolog korupsi).

Lebih lanjut Betty mengatakan, Pansel Pimpinan KPK juga akan mendorong para tokoh perempuan untuk bisa duduk di kursi pimpinan KPK. ”Tentu kami akan berusaha mencari kandidat-kandidat yang baik, yang perempuan juga,” tandasnya. Menurut dia, pimpinan KPK yang memiliki beragam latar belakang akan membuat KPK lebih baik. Keberagaman itu bisa dilihat dari kompetensi dan juga dari gender.

Meski demikian, ujarnya, tidak harus semua capim adalah perempuan. Pansel akan mengusahakan minimal ada satu perempuan yang mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan KPK. ”Meski demikian, kami tidak akan mengorbankan kriteria. Perempuan atau laki-laki tetap harus memenuhi kriteria, memenuhi syarat-syarat,” tandasnya.

Sementara itu, Presiden Jokowi menyampaikan kepercayaannya kepada anggota pansel untuk bekerja memilih pimpinan KPK yang kredibel, berintegritas, dan dipercaya oleh masyarakat. Presiden juga menjelaskan mengapa memilih anggota pansel yang memiliki latar belakang keahlian beragam, baik dari ahli hukum tata negara, ahli hukum pidana, ahli hukum bisnis, ahli manajemen, ahli IT, psikolog, dan sosiolog.

”Karena memang masingmasing keahlian itu diperlukan agar pimpinan KPK yang terpilih memiliki kecakapan dan kemampuan yang komprehensif, termasuk dalam membangun sistem, sehingga tidak sematamata memiliki kompetensi di bidang hukum,” paparnya. Menurut mantan gubernur DKI Jakarta ini, ahli manajemen, governance, dan IT dibutuhkan agar pimpinan KPK terpilih memiliki kemampuan untuk mengelola KPK serta merancang sistem IT dalam rangka pemberantasan korupsi.

”Jadi, membangun sistem sangat diperlukan. Karena itu diperlukan orang yang mengerti masalah sistem, orang yang mengerti masalah IT,” tandasnya. Selain itu, ahli keuangan dan ekonomi serta ahli pidana pencucian uang juga diperlukan agar pimpinan KPK terpilih juga memiliki wawasan yang terkait dengankejahatanekonomi, korupsi sumber daya, serta yang berkaitan dengan pencucian uang.

Sementara ahli psikologi diperlukan agar pimpinan KPK terpilih memiliki integritas, keberanian, kepemimpinan, serta mampu bekerja sama dalam sebuah tim. Menurut Jokowi, karena korupsi juga menyangkut perilaku, maka ahli psikologi dalam pansel ini juga diperlukan. Sementara ahli sosiologi diperlukan agar pimpinan KPK terpilih memiliki wawasan mengenai konteks sosial-budaya korupsi di dalam masyarakat. ”Saya berharap agar pimpinan KPK yang kelak terpilih bisa memperkuat institusi KPK,” tandasnya.

Rarasati syarief