DPR Optimistis Tim Reformasi Bisa Efektif
Senin, 25 Mei 2015 - 11:05 WIB
DPR Optimistis Tim Reformasi Bisa Efektif
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meyakini Tim Implementasi Reformasi yang dipimpinnya bakal efektif dalam upaya mewujudkan parlemen modern yang kuat dan berwibawa.
Sebab tim tersebut mencakup bidang kedewanan, sekretariat jenderal atau sistem pendukung, serta penguatan kelembagaan yang mencakup sarana dan prasarana menuju kemandirian staf dan anggaran. ”DPR memang ingin menuju parlemen yang modern. Tim ini memiliki tugas memetakan pelaksanaan fungsi utama guna mewujudkan DPR yang kuat, aspiratif dan berkualitas sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi,” kata Fahri Hamzah, di Jakarta, kemarin.
Menurut Fahri, pihaknya begitu optimistis bisa mewujudkan upaya tersebut lantaran Tim Implementasi Reformasi sudah menyusun program beserta tahapan-tahapannya. Dia menjelaskan, setidaknya ada beberapa program yang akan dikawal oleh tim tersebut. Diantaranya, membangun alun-alun demokrasi sebagai sarana publik.
Sarana tersebut nantinya bisa digunakan oleh semua elemen masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi atau demonstrasi. ”Alun-alun demokrasi akan menjadi tempat unjuk rasa dan penyampaian aspirasi publik terbesar di Indonesia. Maka pelaksanaan demonstrasi di alun-alun demokrasi tersebut sangat dilindungi sebagai mimbar kebebasan,” ujarnya.
Kemudian membangun museum dan perpustakaan. Sesuai rencana, pembangunan museum akan menggunakan gedung bundar karena sekaligus akan dijadikan sebagai cagar budaya. DPR berharap gedung tersebut nantinya menjadi ikon nasional dan dunia yang di dalamnya kaya sejarah dan ilmu pengetahuan.
Adapun Direktur Advokasi Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Ronald Rofiandri menyatakan, sejak dibentuk tim tersebut pada 9 Februari 2015 dan diumumkan pada rapat paripurna tanggal 20 Mei lalu, DPR belum pernah mengumumkan susunan keanggotaan tim secara lengkap sebagaimana umumnya berlaku untuk suatu tim ad hoc di DPR.
Tidak bisa diketahuinya keanggotaan tim, menurut dia, mengakibatkan sulitnya mendapatkan referensi atau pandangan dari setiap fraksi yang ada di DPR khususnya terhadap program reformasi DPR yang disiapkan oleh tim.
Namun dari laporan tim, bisa diketahui bahwa program reformasi DPR menitikberatkan pada pembangunan fisik. ”Apa yang disiapkan tidak menyertakan program-program yang bersifat respon cepat,” ungkapnya.
Rahmat sahid
Sebab tim tersebut mencakup bidang kedewanan, sekretariat jenderal atau sistem pendukung, serta penguatan kelembagaan yang mencakup sarana dan prasarana menuju kemandirian staf dan anggaran. ”DPR memang ingin menuju parlemen yang modern. Tim ini memiliki tugas memetakan pelaksanaan fungsi utama guna mewujudkan DPR yang kuat, aspiratif dan berkualitas sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi,” kata Fahri Hamzah, di Jakarta, kemarin.
Menurut Fahri, pihaknya begitu optimistis bisa mewujudkan upaya tersebut lantaran Tim Implementasi Reformasi sudah menyusun program beserta tahapan-tahapannya. Dia menjelaskan, setidaknya ada beberapa program yang akan dikawal oleh tim tersebut. Diantaranya, membangun alun-alun demokrasi sebagai sarana publik.
Sarana tersebut nantinya bisa digunakan oleh semua elemen masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi atau demonstrasi. ”Alun-alun demokrasi akan menjadi tempat unjuk rasa dan penyampaian aspirasi publik terbesar di Indonesia. Maka pelaksanaan demonstrasi di alun-alun demokrasi tersebut sangat dilindungi sebagai mimbar kebebasan,” ujarnya.
Kemudian membangun museum dan perpustakaan. Sesuai rencana, pembangunan museum akan menggunakan gedung bundar karena sekaligus akan dijadikan sebagai cagar budaya. DPR berharap gedung tersebut nantinya menjadi ikon nasional dan dunia yang di dalamnya kaya sejarah dan ilmu pengetahuan.
Adapun Direktur Advokasi Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Ronald Rofiandri menyatakan, sejak dibentuk tim tersebut pada 9 Februari 2015 dan diumumkan pada rapat paripurna tanggal 20 Mei lalu, DPR belum pernah mengumumkan susunan keanggotaan tim secara lengkap sebagaimana umumnya berlaku untuk suatu tim ad hoc di DPR.
Tidak bisa diketahuinya keanggotaan tim, menurut dia, mengakibatkan sulitnya mendapatkan referensi atau pandangan dari setiap fraksi yang ada di DPR khususnya terhadap program reformasi DPR yang disiapkan oleh tim.
Namun dari laporan tim, bisa diketahui bahwa program reformasi DPR menitikberatkan pada pembangunan fisik. ”Apa yang disiapkan tidak menyertakan program-program yang bersifat respon cepat,” ungkapnya.
Rahmat sahid
(ftr)
