PDIP Sepakat Menteri Kabinet Jokowi Perlu Dievaluasi
Sabtu, 23 Mei 2015 - 02:59 WIB
PDIP Sepakat Menteri Kabinet Jokowi Perlu Dievaluasi
A
A
A
JAKARTA - Politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) TB Hasanuddin mengatakan, semua tugas dan kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu dibagi habis ke menteri-menteri teknis.
"Jadi kalau mau bicara pertanggungjawaban kebijakan teknis ya tanya menteri-menterinya saja. Menteri kalau tidak benar ya harus dievaluasi," tegas TB Hasanuddin, Jumat 22 Mei 2015.
Menurut Hasanuddin, selama ini kebijakan Presiden tidak ada yang perlu dipertanyakan. Tetapi aplikasi di lapangan mestinya menteri terkait yang bertanggung jawab.
Oleh karena itu, hal wajar dan memang selayaknya ada evaluasi untuk para menteri teknis yang kinerjanya tidak sesuai dengan harapan dan visi Presiden Jokowi.
Pernyataan TB Hasanuddin tersebut menanggapi Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq. Mahfudz menilai rencana Presiden Jokowi melakukan reshuffle atau perombakan kabinet perlu dikritisi.
Apalagi rencana ini muncul di tengah tren penurunan ekonomi nasional dan masih ruwetnya konsolidasi politik pasca dilantiknya Jokowi sebagai Presiden.
Menurut dia, yang justru mendesak dilakukan evaluasi adalah soal tata kelola pemerintahan untuk mengetahui sejauh mana efektivitasnya dalam enam bulan pertama pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (JK).
"Jangan sampai reshuffle ini digiring pada pembentukan persepsi publik bahwa solusi dari persoalan ekonomi dan politik adalah penggantian anggota kabinet," ucap Mahfudz.
"Jadi kalau mau bicara pertanggungjawaban kebijakan teknis ya tanya menteri-menterinya saja. Menteri kalau tidak benar ya harus dievaluasi," tegas TB Hasanuddin, Jumat 22 Mei 2015.
Menurut Hasanuddin, selama ini kebijakan Presiden tidak ada yang perlu dipertanyakan. Tetapi aplikasi di lapangan mestinya menteri terkait yang bertanggung jawab.
Oleh karena itu, hal wajar dan memang selayaknya ada evaluasi untuk para menteri teknis yang kinerjanya tidak sesuai dengan harapan dan visi Presiden Jokowi.
Pernyataan TB Hasanuddin tersebut menanggapi Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq. Mahfudz menilai rencana Presiden Jokowi melakukan reshuffle atau perombakan kabinet perlu dikritisi.
Apalagi rencana ini muncul di tengah tren penurunan ekonomi nasional dan masih ruwetnya konsolidasi politik pasca dilantiknya Jokowi sebagai Presiden.
Menurut dia, yang justru mendesak dilakukan evaluasi adalah soal tata kelola pemerintahan untuk mengetahui sejauh mana efektivitasnya dalam enam bulan pertama pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (JK).
"Jangan sampai reshuffle ini digiring pada pembentukan persepsi publik bahwa solusi dari persoalan ekonomi dan politik adalah penggantian anggota kabinet," ucap Mahfudz.
(maf)
