Transportasi Massal di Jakarta Belum Ideal

JAKARTA - Pelayanan transportasi massal di Ibu Kota masih memiliki sejumlah kekurangan. Pemprov DKI Jakarta berjanji terus meningkatkan pelayanan transportasi di wilayahnya.

Peningkatan pelayanan mulai dari pengadaan bus hingga ancaman pencopotan kepala Dinas Perhubungan. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengakui, masyarakat saat ini kurang puas dengan pelayanan transportasi umum. Itu terjadi lantaran Pemprov DKI Jakarta gagal membeli bus pada 2012.

”Kalau dari sisi transportasi umum pasti enggak puas. Karena apa? Kami gagal beli bus. Dan, saya bilang, Anda mau dimaki- maki orang Jakarta karena enggak ada bus atau harus beli lagi bus dari China?Saya pilih dimaki orang, itu putusannya,” kata Ahok di Balai Kota kemarin.

Ahok menjelaskan, pada Juni mendatang dia akan membuktikan kepada masyarakat bahwa dia mampu meningkatkan pelayanan transportasi massal. Caranya membeli bus Scania, Mercedez Benz, dan sebagainya meski mereka hanya mampu memproduksi 20 unit per bulan ketimbang membeli bus yang terus bermasalah.

Selain itu, pada Juni mendatang, mantan bupati Belitung Timur itu juga meminta Kepala Dishub DKI Jakarta Benjamin Bukit segera melelang penerapan sistem electronic road pricing (ERP). Apabila tidak, dia tidak akan segan-segan mencopot jabatan Benjamin. Ahok melihat selama ini Benjamin tidak berani mengambil keputusan.

Padahal, sistem ERP itu bukanlah retribusi, apalagi sudah ada Peraturan Presiden Nomor 38/2015 yang mengatur pihak ketiga boleh membangun infrastruktur. ”Apa sih yang susah. Saya bukan mau duitnya, saya nggak mau Jakarta macet,” tegasnya. BUMD, baik PT Jakarta Propertindo (Jakpro) maupun PT Transportasi Jakarta, dipaksa Ahok agar membereskan semua infrastruktur, khususnya transportasi massal.

Menurutnya, BUMD bisa lebih cepat menyelesaikan infrastruktur bekerja sama dengan swasta seperti pembangunan waduk dan pemasangan parkir meter. ”Semua BUMD ini mesti dipaksa satu-satu aja biar beres. Lenggang Jakarta sudah kelihatan formatnya,” sebutnya.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta William Yani mengatakan, Ahok harus lebih bijak dan tenang dalam mengambil kebijakan. Apalagi kebijakan Ahok harus didukung oleh pejabat bawahannya. Misalnya dalam menerapkan sistem ERP.

Menurutnya, sistem ERP memang harus ada Peraturan Daerah( Perda) yangmengatur retribusinya. Dia pun meminta Ahok tidak terlalu gegabah mengganti kepala Dishub mengingat dia juga belum lama menjabat dan perlu beradaptasi. ”Sebenarnya kebijakan Pak Ahok ingin ERP cepat itu baik dan saya mendukung, tapi harus ada perda. Mungkin kadishub takut karena tidak ada perdanya,” ujarnya.

Terkait pengadaan bus, Willi mendukung sepenuhnya untuk membeli Mercedes Benz, Hino, dan sebagainya. Namun, dia menyarankan agar bus yang datang harus lebih bagus dan bergaransi resmi dengan waktu yang lama. Kemarin sekitar pukul 05.00 WIB sebuah bus Transjakarta yang beroperasi di koridor V (Kampung Melayu-Ancol) mengalami kebakaran.

Saat itu bus bernomor LRN 35 baru saja keluar pul dan mau beroperasi di koridor V dari Kampung Melayu menuju Ancol. Baru beroperasi sebentar, bus tersebut mengeluarkan asap dari roda ban belakang.

Direktur PT Transportasi Jakarta Antonius Kosasih menjelaskan, bus Transjakarta LRN 35 bukan terbakar, tapi ban mengeluarkan asap. Ini terjadi karena ada gesekan dengan logam rem hingga akhirnya ban pecah. ”Jadi baru mau beroperasi itu remnya lengket, tetapi tetap dipaksa jalan oleh sopir. Karena logam bergesek logam hingga ban kiri belakang bus tersebut terkena panas dan pecah,” ucapnya.

Bima setiyadi