Tim Khusus Dibentuk untuk Gedung Baru DPR
Rabu, 20 Mei 2015 - 17:36 WIB
Tim Khusus Dibentuk untuk Gedung Baru DPR
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, DPR akan membentuk tim implementasi reformasi yang memiliki tujuan untuk melakukan penguatan kelembagaan. Tim implementasi ini akan diketuai oleh Fahri.
Dia mengungkapkan, terdapat tujuh pembangunan yang menjadi rencana pokok tim tersebut. Tahap pertama kata Fahri, dimulai dengan membangun alun-alun demokrasi yang berbentuk plaza reformasi bagi publik.
"Tempat ini akan menjadi tempat unjuk rasa dan penyampaian aspirasi publik terbesar di Indonesia," ujar Fahri di ruang rapat paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2015).
Menurutnya, alun-alun demokrasi diciptakan sebagai tempat yang disiapkan khusus untuk menyampaikan pendapat. Sehingga pelaksanaan unjuk rasa akan sangat dilindungi dengan mimbar yang damai dan aman.
"Selama ini demo selalu menghasilkan kemacetan dan karena itu maka kami sediakan tempat yang cukup bagi partisipasi publik," jelas Fahri.
Kemudian yang kedua adalah membangun museum dan perpustakaan. Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengungkapkan, gedung bundar lama di Kompleks Parlemen, museum dan perpustakaan itu dibangun.
"Gedung bundar adalah ikon nasional yang mendunia yang kaya pengetahuan," ucap Fahri.
Kemudian yang ketiga, tim implementasi reformasi akan membangun akses publik ke gedung DPR. Hal itu dilakukan untuk mempermudah tamu dan masyarakat dapat mengunjungi fasilitas yang ada di perpustakaan, museum, dan ruang sidang di DPR.
Lanjut Fahri, tahap keempat yang akan dibangun oleh tim implementasi reformasi adalah pusat pengunjung atau visitor center. Pusat pengunjung tersebut akan dikelola sebagai aktivitas menerima pengunjung harian untuk menimba ilmu, berdiskusi, dan berwisata.
"Itu harus berada di basement dalam area yang tertutup dan di dalamnya dapat didirikan restoran, toko souvenir, bank, pos, dan lainnya," tuturnya.
Kemudian tahap kelima lanjut Fahri, adalah membangun ruangan pusat pengkajian legislasi dan revisi Undang-undang (UU). Ruang pusat tersebut kata dia, telah mendapat Keputusan Presiden dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Tahap keenam adalah membangun ruang anggota dan tenaga ahli yang standarnya berlaku untuk semua anggota DPR dan staf pendukung. Saat ini menurut Fahri, pembangunan sangat tidak terstruktur.
"Tahap terakhir adalah integrasi kawasan untuk mengintegrasikan kawasan bagi anggota. Itu akan menjadi ikon baru dan menjadi tempat kunjungan warga negara Indonesia dan warga negara asing," tandasnya.
Dia mengungkapkan, terdapat tujuh pembangunan yang menjadi rencana pokok tim tersebut. Tahap pertama kata Fahri, dimulai dengan membangun alun-alun demokrasi yang berbentuk plaza reformasi bagi publik.
"Tempat ini akan menjadi tempat unjuk rasa dan penyampaian aspirasi publik terbesar di Indonesia," ujar Fahri di ruang rapat paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2015).
Menurutnya, alun-alun demokrasi diciptakan sebagai tempat yang disiapkan khusus untuk menyampaikan pendapat. Sehingga pelaksanaan unjuk rasa akan sangat dilindungi dengan mimbar yang damai dan aman.
"Selama ini demo selalu menghasilkan kemacetan dan karena itu maka kami sediakan tempat yang cukup bagi partisipasi publik," jelas Fahri.
Kemudian yang kedua adalah membangun museum dan perpustakaan. Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengungkapkan, gedung bundar lama di Kompleks Parlemen, museum dan perpustakaan itu dibangun.
"Gedung bundar adalah ikon nasional yang mendunia yang kaya pengetahuan," ucap Fahri.
Kemudian yang ketiga, tim implementasi reformasi akan membangun akses publik ke gedung DPR. Hal itu dilakukan untuk mempermudah tamu dan masyarakat dapat mengunjungi fasilitas yang ada di perpustakaan, museum, dan ruang sidang di DPR.
Lanjut Fahri, tahap keempat yang akan dibangun oleh tim implementasi reformasi adalah pusat pengunjung atau visitor center. Pusat pengunjung tersebut akan dikelola sebagai aktivitas menerima pengunjung harian untuk menimba ilmu, berdiskusi, dan berwisata.
"Itu harus berada di basement dalam area yang tertutup dan di dalamnya dapat didirikan restoran, toko souvenir, bank, pos, dan lainnya," tuturnya.
Kemudian tahap kelima lanjut Fahri, adalah membangun ruangan pusat pengkajian legislasi dan revisi Undang-undang (UU). Ruang pusat tersebut kata dia, telah mendapat Keputusan Presiden dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Tahap keenam adalah membangun ruang anggota dan tenaga ahli yang standarnya berlaku untuk semua anggota DPR dan staf pendukung. Saat ini menurut Fahri, pembangunan sangat tidak terstruktur.
"Tahap terakhir adalah integrasi kawasan untuk mengintegrasikan kawasan bagi anggota. Itu akan menjadi ikon baru dan menjadi tempat kunjungan warga negara Indonesia dan warga negara asing," tandasnya.
(maf)
