2016, Enam Proyek Tol Dalam Kota Dimulai
2016, Enam Proyek Tol Dalam Kota Dimulai
A
A
A
JAKARTA - Pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota akan dimulai tahun depan. Pada tahap awal ruas tol yang dibangun adalah Pulogebang-Semanan dengan panjang 30 kilometer.
Direktur Utama PT Jakarta Tollroad Development Frans Sunito mengatakan, ruas jalan tersebut hanya akan memiliki pintu masuk dan keluar di Semanan- Sunter dan Pulogebang sekitar Pegangsaan. Jalan tol tersebut bertujuan untuk mengakomodir kendaraankendaraan bertonase besar. ”Masalahnya itu cuma di pembebasan lahan. Pada 2016 akan kami mulai kalau pembebasan lahannya cepat,” kata Frans Sunito di Balai Kota kemarin.
Frans menjelaskan, pembangunan ruas jalan tol merupakan kewenangan pemerintah pusat lantaran merupakan jalan nasional. Untuk itu, pembebasan lahan akan dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPera). Sementara, tugas Pemprov DKI Jakarta adalah melebarkan trase jalan karena ada jalanjalan arteri di bawah tol yang harus diperluas.
Agar tidak tumpang tindih dengan Kementerian PU-Pera, diperlukan koordinasi yang intensif. ”Insya Allah kalau pembebasan tanahnya cepat, akan selesai selama 2,5 tahun. Setelah itu, bisa langsung beroperasi,” ujarnya.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, pihaknya saat ini sudah menyiapkan anggaran Rp125 miliar untuk pengukuran dan pembuatan trase ruas enam jalan tol dalam kota. Jumlah tersebut belum termasuk pembebasan lahan Rp3 triliun. ”Pembebasan lahan akan kita prediksi setelah ada trase. Anggaran sudah masuk di APBD tahun ini, kalau belum selesai akan dimasukkan di tahun depan,” terangnya.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati mengatakan, pembebasan lahan akan dilakukan Dinas Bina Marga untuk pembuatan fondasi tiang pancang. Namun, pembebasan lahan yang dilakukan Dinas Bina Marga harus dikoordinasikan dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sesuai dengan Peraturan Presiden No 30/2015.
”Kami baru mulai akan lakukan tahun ini. Urutannya tadi trase segera, kemudian pembebasan lahan. Seminimal mungkin tidak melewati permukiman tertata,” ungkapnya. Selain jalan tol dalam kota, kata Tuty, pihaknya juga akan memulai proyek light rapid transit (LRT).
Pembangunan moda transportasi massal tersebut lebih memungkinkan dan cepat lantaran tidak terkendala pembebasan lahan, seperti pada pembangunan mass rapid transit (MRT) dan tol dalam kota. Dia optimistis pembangunan LRT rampung pada 2017 dengan menggunakan anggaran multiyears. ”BLUD di bawah koordinasi Dishub dan BPKAD akan segera dibentuk. Nanti, mereka akan menyusun lelang, desain dan segala kebutuhan lainnya termasuk anggaran yang diperlukan dalam pembangunan,” tegasnya.
Tuty mengungkapkan, pembangunan LRT harus mendapatkan izin dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Untuk itu, setiap dua minggu sekali Pemprov DKI Jakarta berkoordinasi dengan Kemenhub agar pembangunan LRT cepat terealisasi.
”Peraturan Kemenhub, pembangunan berbasis rel merupakan kewenangan mereka. Kita akan koordinasi dengan mereka. Harapannya, mereka tidak memperlambat. Jadi, tahun ini kami akan tunggu kajian dari BLUD, kami harap ada pembangunan fisik di tahap pertama Kelapa Gading-Kebon Sirih,” ungkapnya.
Proyek ruas jalan tol dalam kota dibagi dalam empat tahap. Tahap pertama ialah Semanan- Sunter sepanjang 20,23 kilometer dengan nilai investasi Rp9,76 triliun dan Sunter-Pulogebang sepanjang 9,44 kilometer senilai Rp7,37triliun. Tahap kedua Duri Pulo-Kampung Melayu sepanjang 12,65 kilometer dengan nilai investasi Rp5,96 triliun dan Kemayoran-Kampung Melayu sepanjang 9,60 kilometer senilai Rp6,95 triliun.
Tahap ketiga adalah Ulujami- Tanah Abang dengan panjang 8,70 kilometer dengan nilai investasi Rp4,25 triliun. Terakhir, Pasar Minggu-Casablanca sepanjang 9,15 kilometer dengan investasi Rp5,71 triliun. Total panjang ruas enam tol dalam kota ialah 69,77 kilometer.
Bima setiyadi
Direktur Utama PT Jakarta Tollroad Development Frans Sunito mengatakan, ruas jalan tersebut hanya akan memiliki pintu masuk dan keluar di Semanan- Sunter dan Pulogebang sekitar Pegangsaan. Jalan tol tersebut bertujuan untuk mengakomodir kendaraankendaraan bertonase besar. ”Masalahnya itu cuma di pembebasan lahan. Pada 2016 akan kami mulai kalau pembebasan lahannya cepat,” kata Frans Sunito di Balai Kota kemarin.
Frans menjelaskan, pembangunan ruas jalan tol merupakan kewenangan pemerintah pusat lantaran merupakan jalan nasional. Untuk itu, pembebasan lahan akan dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPera). Sementara, tugas Pemprov DKI Jakarta adalah melebarkan trase jalan karena ada jalanjalan arteri di bawah tol yang harus diperluas.
Agar tidak tumpang tindih dengan Kementerian PU-Pera, diperlukan koordinasi yang intensif. ”Insya Allah kalau pembebasan tanahnya cepat, akan selesai selama 2,5 tahun. Setelah itu, bisa langsung beroperasi,” ujarnya.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, pihaknya saat ini sudah menyiapkan anggaran Rp125 miliar untuk pengukuran dan pembuatan trase ruas enam jalan tol dalam kota. Jumlah tersebut belum termasuk pembebasan lahan Rp3 triliun. ”Pembebasan lahan akan kita prediksi setelah ada trase. Anggaran sudah masuk di APBD tahun ini, kalau belum selesai akan dimasukkan di tahun depan,” terangnya.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati mengatakan, pembebasan lahan akan dilakukan Dinas Bina Marga untuk pembuatan fondasi tiang pancang. Namun, pembebasan lahan yang dilakukan Dinas Bina Marga harus dikoordinasikan dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sesuai dengan Peraturan Presiden No 30/2015.
”Kami baru mulai akan lakukan tahun ini. Urutannya tadi trase segera, kemudian pembebasan lahan. Seminimal mungkin tidak melewati permukiman tertata,” ungkapnya. Selain jalan tol dalam kota, kata Tuty, pihaknya juga akan memulai proyek light rapid transit (LRT).
Pembangunan moda transportasi massal tersebut lebih memungkinkan dan cepat lantaran tidak terkendala pembebasan lahan, seperti pada pembangunan mass rapid transit (MRT) dan tol dalam kota. Dia optimistis pembangunan LRT rampung pada 2017 dengan menggunakan anggaran multiyears. ”BLUD di bawah koordinasi Dishub dan BPKAD akan segera dibentuk. Nanti, mereka akan menyusun lelang, desain dan segala kebutuhan lainnya termasuk anggaran yang diperlukan dalam pembangunan,” tegasnya.
Tuty mengungkapkan, pembangunan LRT harus mendapatkan izin dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Untuk itu, setiap dua minggu sekali Pemprov DKI Jakarta berkoordinasi dengan Kemenhub agar pembangunan LRT cepat terealisasi.
”Peraturan Kemenhub, pembangunan berbasis rel merupakan kewenangan mereka. Kita akan koordinasi dengan mereka. Harapannya, mereka tidak memperlambat. Jadi, tahun ini kami akan tunggu kajian dari BLUD, kami harap ada pembangunan fisik di tahap pertama Kelapa Gading-Kebon Sirih,” ungkapnya.
Proyek ruas jalan tol dalam kota dibagi dalam empat tahap. Tahap pertama ialah Semanan- Sunter sepanjang 20,23 kilometer dengan nilai investasi Rp9,76 triliun dan Sunter-Pulogebang sepanjang 9,44 kilometer senilai Rp7,37triliun. Tahap kedua Duri Pulo-Kampung Melayu sepanjang 12,65 kilometer dengan nilai investasi Rp5,96 triliun dan Kemayoran-Kampung Melayu sepanjang 9,60 kilometer senilai Rp6,95 triliun.
Tahap ketiga adalah Ulujami- Tanah Abang dengan panjang 8,70 kilometer dengan nilai investasi Rp4,25 triliun. Terakhir, Pasar Minggu-Casablanca sepanjang 9,15 kilometer dengan investasi Rp5,71 triliun. Total panjang ruas enam tol dalam kota ialah 69,77 kilometer.
Bima setiyadi
(ftr)
Explore More