Sistem Monitor Evaluasi Pantau Pembangunan DKI
Senin, 18 Mei 2015 - 11:26 WIB
Sistem Monitor Evaluasi Pantau Pembangunan DKI
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta optimistis pembangunan di wilayahnya berjalan maksimal meski ribuan kegiatan masih dalam proses lelang.
Sistem monitor evaluasi (monev) diyakini dapat memaksimalkan kelanjutan pembangunan. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati mengatakan, pihaknya telah membentuk Tim Evaluasi Penyerapan Pengendalian Anggaran (TEPPA) untuk memacu sekaligus memicu satuan kerja perangkat daerah (SKPD)/unit kerja perangkat daerah (UKPD) terhadap pentingnya percepatan pembangunan.
Seluruh progres kegiatan SKPD akan terpantau dalamsistemmonevolehTEPPA. ”TEPPA itu terdiri atas Bappeda, BPKAD, dan sekda. Apabila tidak memuaskan, SKPD akan terkena evaluasi,” ujarnya kemarin.
Saat ini pihaknya sedang meng-upload data kegiatan SKPD dari server komunikasidan informasi (Kominfo) ke dalam sistem monev di mana terdapat data dasar terkait anggaran kegiatan, jadwal mulai, dan target penyelesaian. Kemudian setiap pekan SKPD wajib mengisi progres pengerjaan kegiatan berikut foto pelaksanaannya.
Jika di pertengahan dan akhir jadwal yang ditargetkan SKPD progresnya terlalu lambat, sistem monev akan mengeluarkan tanda merahpertanda SKPD/ UKPD harus mendapat evaluasi.
Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengakui penyerapan anggaran tahun ini tidak maksimal lantaran para PNS tidak bersungguh-sungguh dalam melelang dan melaksanakan kegiatan. Dia memastikan akan lebih banyak lagi PNS yang akan dievaluasi. Mantan Bupati Belitung Timur itu geram dengan ulah PNS yang masih mempermainkan anggaran meski Pemprov DKI sudah menggunakan sistem e-budgeting.
Misalnya dalam kegiatan pedestrian yang dilakukan SKPD Bina Marga senilai Rp35 miliar dan renovasi Gelanggang Olahraga Velodrome dengan anggaran mencapai Rp409 miliar. ”Banyak yang enggak masuk akal masa Velodrome Rp409 miliar. Apa yang mau direhab?” tegasnya.
Bima setiyadi
Sistem monitor evaluasi (monev) diyakini dapat memaksimalkan kelanjutan pembangunan. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati mengatakan, pihaknya telah membentuk Tim Evaluasi Penyerapan Pengendalian Anggaran (TEPPA) untuk memacu sekaligus memicu satuan kerja perangkat daerah (SKPD)/unit kerja perangkat daerah (UKPD) terhadap pentingnya percepatan pembangunan.
Seluruh progres kegiatan SKPD akan terpantau dalamsistemmonevolehTEPPA. ”TEPPA itu terdiri atas Bappeda, BPKAD, dan sekda. Apabila tidak memuaskan, SKPD akan terkena evaluasi,” ujarnya kemarin.
Saat ini pihaknya sedang meng-upload data kegiatan SKPD dari server komunikasidan informasi (Kominfo) ke dalam sistem monev di mana terdapat data dasar terkait anggaran kegiatan, jadwal mulai, dan target penyelesaian. Kemudian setiap pekan SKPD wajib mengisi progres pengerjaan kegiatan berikut foto pelaksanaannya.
Jika di pertengahan dan akhir jadwal yang ditargetkan SKPD progresnya terlalu lambat, sistem monev akan mengeluarkan tanda merahpertanda SKPD/ UKPD harus mendapat evaluasi.
Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengakui penyerapan anggaran tahun ini tidak maksimal lantaran para PNS tidak bersungguh-sungguh dalam melelang dan melaksanakan kegiatan. Dia memastikan akan lebih banyak lagi PNS yang akan dievaluasi. Mantan Bupati Belitung Timur itu geram dengan ulah PNS yang masih mempermainkan anggaran meski Pemprov DKI sudah menggunakan sistem e-budgeting.
Misalnya dalam kegiatan pedestrian yang dilakukan SKPD Bina Marga senilai Rp35 miliar dan renovasi Gelanggang Olahraga Velodrome dengan anggaran mencapai Rp409 miliar. ”Banyak yang enggak masuk akal masa Velodrome Rp409 miliar. Apa yang mau direhab?” tegasnya.
Bima setiyadi
(ftr)
