Pengamat: Pemakzulan Jokowi Mimpi di Siang Bolong
A
A
A
JAKARTA - Ketakutan relawan Joko Widodo (Jokowi) akan kemungkinan pemakzulan pemerintah yang berkuasa dinilai sebuah ketakutan yang berlebihan dan mimpi di siang bolong.
Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung Muradi mengatakan, dalam konteks demokrasi prosedural pergantian kepemimpinan nasional hanya bisa dilakukan secaa periodik. Satu-satunya yang dapat menjatuhkan pemerintahan yang sah di tengah jalan adalah kegiatan yang berlawanan dengan tujuan negara.
"Dan pemerintahan Jokowi baru berjalan enam bulan dan tengah melakukan konsolidasi politik, dari mana pula asumsi pemerintahan ini akan dimakzulkan," ujarnya ketika dihubungi Sindonews, Senin (18/5/2015).
Menurut pengamatannya, ada tiga kondisi politik yang membantah bahwa pemerintahan Jokowi tidak mungkin dimakzulkan di tengah jalan. Pertama, selama enam bulan berjalan, pemerintahan Jokowi bekerja membangun infrastruktur secara simultan.
"Sejumlah kekecewaan publik atas kinerja pemerintahan Jokowi lebih banyak disebabkan menteri yang belum bekerja optimal. Sehingga pergantian menteri lebih memungkinkan dari pada penggulingan," jelasnya.
Kedua, lanjut Muradi, konsolidasi politik di tingkat elite berjalan dengan baik dan efektif. Indikasi yang terbangun adalah tidak lagi terbangun perseteruan politik yang memuncak antara pemerintah dengan yang di luar pemerintahan.
"Masing-masing terkesan menjalankan perannya, baik KIH maupun KMP dapat terbangun komunikasi dengan baik," ucap dia.
Ketiga, pengkondisian politik atas langkah pemakzulan pemerintahan tidak terbangun dengan baik. Bahkan, di tingkat mahasiswa dan elite politik yang berkepentingan atas perubahan politik tersebut belum terjalin dengan baik.
"Sedangkan TNI dan Polri juga solid di internalnya dan loyal pada pemerintah yang berkuasa," tandasnya.
Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung Muradi mengatakan, dalam konteks demokrasi prosedural pergantian kepemimpinan nasional hanya bisa dilakukan secaa periodik. Satu-satunya yang dapat menjatuhkan pemerintahan yang sah di tengah jalan adalah kegiatan yang berlawanan dengan tujuan negara.
"Dan pemerintahan Jokowi baru berjalan enam bulan dan tengah melakukan konsolidasi politik, dari mana pula asumsi pemerintahan ini akan dimakzulkan," ujarnya ketika dihubungi Sindonews, Senin (18/5/2015).
Menurut pengamatannya, ada tiga kondisi politik yang membantah bahwa pemerintahan Jokowi tidak mungkin dimakzulkan di tengah jalan. Pertama, selama enam bulan berjalan, pemerintahan Jokowi bekerja membangun infrastruktur secara simultan.
"Sejumlah kekecewaan publik atas kinerja pemerintahan Jokowi lebih banyak disebabkan menteri yang belum bekerja optimal. Sehingga pergantian menteri lebih memungkinkan dari pada penggulingan," jelasnya.
Kedua, lanjut Muradi, konsolidasi politik di tingkat elite berjalan dengan baik dan efektif. Indikasi yang terbangun adalah tidak lagi terbangun perseteruan politik yang memuncak antara pemerintah dengan yang di luar pemerintahan.
"Masing-masing terkesan menjalankan perannya, baik KIH maupun KMP dapat terbangun komunikasi dengan baik," ucap dia.
Ketiga, pengkondisian politik atas langkah pemakzulan pemerintahan tidak terbangun dengan baik. Bahkan, di tingkat mahasiswa dan elite politik yang berkepentingan atas perubahan politik tersebut belum terjalin dengan baik.
"Sedangkan TNI dan Polri juga solid di internalnya dan loyal pada pemerintah yang berkuasa," tandasnya.
(kri)