Kubu Romi Tepis Tudingan Pemerintah Intervensi Konflik Parpol
Jum'at, 15 Mei 2015 - 18:13 WIB
Kubu Romi Tepis Tudingan Pemerintah Intervensi Konflik Parpol
A
A
A
JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PPP kubu Romahurmuziy (Romi), Ahmad Baidlowi mengatakan, konflik kepengurusan yang melanda Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Golkar murni konflik internal para pengurus partai.
"Tidak ada intervensi pemerintah sama sekali. Ini murni urusan parpol," ujar Baidlowi saat diskusi bertajuk 'Demokrasi Era Jokowi-JK dan Politik Pecah Belah Partai' di Universitas Ibnu Chaldun, Rawamangun, Jakarta Timur, Jumat (15/5/2015).
Badlowi menegaskan, langkah pemerintah sudah tepat dengan mengesahkan salah satu pihak pengurus partai. Sebab, fungsi pemerintah hanya mencatat lalu mengesahkan berdasarkan Undang-undang Partai Politik.
Terkait dualisme kepengurusan partai yang menjerat PPP dan Golkar langkah Menkumham dinilai tepat. Baidlowi menampik, jika dualisme kepengurusan PPP dan Golkar akibat politik pecah belah yang dilakukan pemerintah.
Menurutnya, Muktamar Surabaya sendiri dianggap sah karena dihadiri oleh 2/3 pengurus daerah. "Menteri sendiri mengesahkan itu bukan intervensi (pemerintah) karena Menkumham punya tujuh hari untuk memutuskan," ucapnya.
Terkait perlawanan yang dilakukan terhadap pengurus PPP sebelumnya, kata dia, moralitas partai harus tetap terjaga secara objektif. Menurutnya, tidak 'sehat' memaksakan ketua umum yang berstatus sebagai tersangka memimpin sebuah partai.
Oleh sebab itu, pilihan kubu Romi mendukung pemerintah bukan semata mengejar kekuasaan, melainkan amanat perjuangan PPP yang menghendaki kontribusi nyata dalam pembangunan.
"Kami memang parpol walaupun mengejar kekuasaan, tapi tidak selalu kejar kekuasaan. Aspek moral juga harus kita pikirkan. Memang kami akui parpol tidak sempurna, tapi bukan berarti itu punya niat tidak baik," tuturnya.
"Tidak ada intervensi pemerintah sama sekali. Ini murni urusan parpol," ujar Baidlowi saat diskusi bertajuk 'Demokrasi Era Jokowi-JK dan Politik Pecah Belah Partai' di Universitas Ibnu Chaldun, Rawamangun, Jakarta Timur, Jumat (15/5/2015).
Badlowi menegaskan, langkah pemerintah sudah tepat dengan mengesahkan salah satu pihak pengurus partai. Sebab, fungsi pemerintah hanya mencatat lalu mengesahkan berdasarkan Undang-undang Partai Politik.
Terkait dualisme kepengurusan partai yang menjerat PPP dan Golkar langkah Menkumham dinilai tepat. Baidlowi menampik, jika dualisme kepengurusan PPP dan Golkar akibat politik pecah belah yang dilakukan pemerintah.
Menurutnya, Muktamar Surabaya sendiri dianggap sah karena dihadiri oleh 2/3 pengurus daerah. "Menteri sendiri mengesahkan itu bukan intervensi (pemerintah) karena Menkumham punya tujuh hari untuk memutuskan," ucapnya.
Terkait perlawanan yang dilakukan terhadap pengurus PPP sebelumnya, kata dia, moralitas partai harus tetap terjaga secara objektif. Menurutnya, tidak 'sehat' memaksakan ketua umum yang berstatus sebagai tersangka memimpin sebuah partai.
Oleh sebab itu, pilihan kubu Romi mendukung pemerintah bukan semata mengejar kekuasaan, melainkan amanat perjuangan PPP yang menghendaki kontribusi nyata dalam pembangunan.
"Kami memang parpol walaupun mengejar kekuasaan, tapi tidak selalu kejar kekuasaan. Aspek moral juga harus kita pikirkan. Memang kami akui parpol tidak sempurna, tapi bukan berarti itu punya niat tidak baik," tuturnya.
(kri)
