Mirip Pedagang, Menteri Ekonomi Jokowi Perlu Diganti
Selasa, 12 Mei 2015 - 17:04 WIB
Mirip Pedagang, Menteri Ekonomi Jokowi Perlu Diganti
A
A
A
JAKARTA - Reshuffle kabinet kerja pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) dinilai harus dilakukan. Alasannya, sejumlah menteri dianggap tidak pro rakyat.
Menteri yang dianggap perlu diganti di antaranya, Menteri koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said dan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.
“Menteri ekonomi Joko Widodo bukannya melayani masyarakat tapi mencari keuntungan bagi kelompoknya dengan melepas harga-harga sesuai dengan pasar. Padahal negara seperti Amerika Serikat masih merasa harus memproteksi beberapa bidang seperti pertanian,” kata pemerhati masalah anggaran, Uchok Sky Khadafi kepada wartawan, Selasa (12/5/2015).
Selain itu, menteri di bidang perekonomian dinilai terlalu berani dengan konsep dan langkah liberal. “Tipikal mereka pedagang yang tidak memihak kepentingan rakyat. Bagaimana rakyat Indonesia bisa dibiarkan bertarung tanpa proteksi. Masyarakat bertarung sendirian karena pemerintah tidak pro rakyat,” kata Uchok.
Dilanjutkannya, hal lain perlu disorot adalah pendapatan pajak yang minim, belanja APBN yang masih sangat rendah dan harga BBM yang dilepas sesuai mekanisme pasar.
Sementara itu, anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Misbakhun mengatakan menteri di bidang perekonomian, selain Menteri Keuangan, perlu diingatkan untuk meningkatkan kinerjanya. “Harus diingatkan agar lebih bagus lagi,” kata Misbakhun.
Hal demikian dinilainya penting karena Indonesia masih mengalami permasalahan kinerja ekspor yang tidak membaik, walau nilai rupiah sedang melemah. (Indah)
(ico)
Menteri yang dianggap perlu diganti di antaranya, Menteri koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said dan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.
“Menteri ekonomi Joko Widodo bukannya melayani masyarakat tapi mencari keuntungan bagi kelompoknya dengan melepas harga-harga sesuai dengan pasar. Padahal negara seperti Amerika Serikat masih merasa harus memproteksi beberapa bidang seperti pertanian,” kata pemerhati masalah anggaran, Uchok Sky Khadafi kepada wartawan, Selasa (12/5/2015).
Selain itu, menteri di bidang perekonomian dinilai terlalu berani dengan konsep dan langkah liberal. “Tipikal mereka pedagang yang tidak memihak kepentingan rakyat. Bagaimana rakyat Indonesia bisa dibiarkan bertarung tanpa proteksi. Masyarakat bertarung sendirian karena pemerintah tidak pro rakyat,” kata Uchok.
Dilanjutkannya, hal lain perlu disorot adalah pendapatan pajak yang minim, belanja APBN yang masih sangat rendah dan harga BBM yang dilepas sesuai mekanisme pasar.
Sementara itu, anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Misbakhun mengatakan menteri di bidang perekonomian, selain Menteri Keuangan, perlu diingatkan untuk meningkatkan kinerjanya. “Harus diingatkan agar lebih bagus lagi,” kata Misbakhun.
Hal demikian dinilainya penting karena Indonesia masih mengalami permasalahan kinerja ekspor yang tidak membaik, walau nilai rupiah sedang melemah. (Indah)
(ico)
(kur)
