2015 Jokowi Diminta Perbaiki Hubungan Pemerintah & DPR

JAKARTA - Tahun 2014 hubungan pemerintah dengan DPR belum terjalin normal, setelah dalam beberapa kali rapat komisi, menteri kabinet kerja dari pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) belum hadiri rapat.

Sekretaris Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengingatkan, sebagai kepala negara Jokowi tak bisa jalan sendiri untuk memuluskan kebijakan negara.

"Presiden Jokowi boleh punya ambisi dan rencana besar di tahun 2015 mendatang. Tetapi konstitusi mengamanatkan bahwa pemerintah tidak bisa jalan sendiri," ujar Bamsoet melalui pesan singkat, Senin (29/12/2014).

Pasalnya, untuk merealisasikan kebijakannya Jokowi mesti meminta persetujuan DPR. Karenanya, penting mantan Gubernur DKI Jakarta ini membangun kerja sama dengan parlemen.

"Maka, mulus atau tidak mulusnya realisasi program pembangunan sangat bergantung pada setinggi apakah derajat harmoni pemerintah dan DPR," tegasnya.

"Untuk itu kita perlu mengingatkan agar ambisi tersebut tidak kandas di tengah jalan, pertama sangat urgent bagi Jokowi untuk menunjukkan respek kepada DPR," sambungnya.

Dalam membangun harmoni itu, lanjutnya, dia meminta ketulusan Jokowi untuk membangun kemitraan dengan DPR.

"Demi lancarnya roda pemerintahan, Jokowi harus mau mengambil inisiatif melakukan komunikasi yang intens dengan DPR, agar semua hambatan bisa dicarikan jalan keluar," pungkasnya.