Menko Polhukam Bantah Larang Munas Golkar di Bali

JAKARTA - Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno membantah memerintahkan Kapolri Jenderal Sutarman untuk tidak mengizinkan penyelenggaraan Munas ke-IX Partai Golkar di Bali.

"Awal mula dari saya membuat pers rilis kemarin itu adalah pada hari pertama Golkar adakan pertemuan kemarin di Golkar kegiatan agak ramai, yang kemarin sudah terjadi konflik dan terjadi fisik sampai ada yang luka-luka," ujar Tedjo di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (26/11/2014).

Dirinya mengatakan, dengan dasar hal itulah dia mengingatkan kepada pihak Polri dan meminta kepada Polri agar melihat kembali pemberian izin untuk melaksanakan Munas di Bali.

"Dan saya juga meminta kepada pimpinan Golkar untuk menunda apabila ini terjadi potensi konflik. Saya tidak ada kewenangan untuk memerintahkan Polri untuk menghentikan. Tidak ada kewenangan saya untuk itu (melarang pelaksanaan Munas Golkar). Tapi saya ingatkan," ungkapnya.

Oleh karena itu, lanjut dia, imbauannya itu dengan sejumlah pertimbangan. Salah satunya adalah karena Bali penuh dengan wisatawan pada saat akhir tahun ini.

Menurutnya, jika terjadi konflik pada Munas Golkar di Bali nanti akan mengkhawatirkan citra Indonesia di mata internasional. Sehingga, bisa menimbulkan travel warning bagi wisatawan.

Ia berpandangan, para wisatawan akan berpikir dua kali untuk datang ke Indonesia jika Munas Golkar di Bali nantinya terjadi konflik.

"Hal-hal inilah yang saya ingatkan pada mereka itu untuk berhati-hati dalam melaksanakan Munas di Bali. Kalau pun toh dilaksanakan di tempat lain, yang sepi yang tidak ada orang, silakan saja. Silakan. Saya enggak ada masalah. Siapa yang bertanggung jawab nanti," tuturnya.

Dia menambahkan, dirinya salah jika tidak mengingatkan hal demikian sebagai Menko Polhukam. "Tapi kalau saya mengingatkan kok dianggap bersalah. Di mana? Di mana saya mengatakan saya melarang? Saya hanya mengingatkan, mengimbau dan menyarankan."

"Itu adalah tugas saya dalam rangka untuk kepentingan nasional yang lebih besar. Dari pada kepentingan kelompok-kelompok tertentu," pungkasnya.