Istana Tanggapi Info WikiLeaks Soal Dugaan Korupsi SBY

JAKARTA - Pihak Istana Kepresidenan membantah informasi terbaru yang dikeluarkan situs antikerahasiaan WikiLeaks tentang perintah pencegahan pemerintah Australia untuk mengungkap kasus dugaan korupsi para tokoh dan pemimpin Asia, termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Tentang informasi Wikileaks ini, sering kontroversial. Tetapi kalau melibatkan Presiden SBY pribadi tentang pencetakan uang, saya yakin sepenuhnya salah," ujar Staf Khusus Presiden Bidang Informasi dan Hubungan Masyarakat Heru Lelono melalui pesan singkat kepada Sindonews, Rabu (30/7/2014).

Kendati demikian, dia mengaku pernah mendengar desas-desus percetakan uang di Australia itu. Namun, hal itu jauh sebelum SBY menjadi Presiden.

"Saya pernah mendengar desas-desus pencetakan uang di Australia. Tetapi sebelum SBY menjadi Presiden, dan kemudian tidak menjadi kasus apa-apa," kata Heru.

Seperti diberitakan Sindonews sebelumnya, situs antikerahasiaan WikiLeaks merilis perintah pencegahan pemerintah Australia untuk mengungkap kasus dugaan korupsi para tokoh dan pemimpin Asia. Dari beberapa tokoh itu, nama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri ikut disebut WikiLeaks.

Menurut dokumen WikiLeaks tertanggal 29 Juli 2014, ada kasus dugaan korupsi multi juta dolar yang secara eksplisit melibatkan beberapa tokoh Indonesia, Malaysia dan Vietnam, termasuk keluarga dan pejabat senior masing-masing negara itu.

“Perintah super untuk memerintahkan keamanan nasional (Australia) untuk mencegah pelaporan tentang kasus ini, oleh siapa saja. (Tujuannya) untuk mencegah kerusakan hubungan internasional Australia,” tulis WikiLeaks, Rabu (30/7/2014).

Kasus yang dimaksud adalah, dugaan korupsi proyek pencetakan uang kertas yang melibatkan dua perusahaan Australia. Dua perusahaan itu adalah Reserve Bank of Australia (RBA) dan Note Printing Australia.