SBY larang guru ikut politik praktis

Sindonews.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menginstruksikan ada peraturan yang menjamin guru tidak dibawa masuk ke dunia politik. Presiden mengatakan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi diperintahkan untuk membuat peraturan agar guru di tanah air tidak menjadi korban atas pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

Dia mengingatkan, calon-calon kepala daerah tidak boleh membawa guru ke arena politik, karena guru sepatutnya netral dan independen. Apalagi guru yang baik itu sudah sepatutnya memberikan teladan bagi siswanya, dan memberikan contoh perilaku yang baik, terutama dalam kehidupan berpolitik.

Presiden menerangkan, guru mempunyai hak politik, namun hak tersebut tidak boleh dicampur adukan dengan negara, pemerintah, dan profesi yang bebas dari kepentingan politik praktis.

"Guru tidak boleh menjadi korban paskapilkada. Peraturan dari Mendagri ini lebih pasti untuk membuat tentram guru. Saya kira itu etika politik yang harus ditegakkan dan begitulah kehidupan yang baik di negeri kita," katanya pada peringatan Hari Guru Nasional dan HUT PGRI ke 67 Sentul International Convention Center (SICC), Selasa (4/12/2012).

Dalam kesempatan itu, Presiden juga memberikan penghargaan khusus kepada guru yang bertugas di pelosok, karena dia mengakui tidak mudah bekerja di pelosok yang penuh tantangan.

SBY kemarin juga memberikan Satya Lencana Pendidikan bagi 15 guru dan kepala sekolah berprestasi. Presiden juga berjanji akan terus memperjuangkan kesejahteraan guru di daerah, dan meningkatkan kompetensi mereka.