DPR Khawatir PBB Stop Terima Pasukan Indonesia

JAKARTA - Otoritas keamanan Sudan menahan kepulangan 139 personel Formed Police Unit (FPU) VIII. Akibatnya, pasukan perdamaian dari Indonesia itu dipastikan terlambat kembali ke Tanah Air karena dituduh berusaha menyelundupkan senjata api.

Wakil Ketua Komisi I DPR Asril Tanjung mengaku khawatir kasus tersebut berimbas terhadap nama baik dan kepercayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap Indonesia.

Kemudian, kata dia, dikhawatirkan PBB memutuskan untuk menghentikan keterlibatan Indonesia dalam misi perdamaian di Darfur. "Kita khawatir PBB tidak percaya (lagi)," ujar Asril di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (24/1/2017). (Baca juga: Polri Beberkan Kasus Tuduhan Pasukan RI Selundupkan Senpi di Sudan)

Menurut dia, selama pasukan TNI dan Polri diterima menjadi pasukan misi perdamaian ‎karena PBB memiliki kepercayaan terhadap Indonesia.

Selama ini, kata dia, pasukan Indonesia selalu mendapatkan penilian kontingen terbaik. "‎Saya waktu itu dapat penilaian outstanding karena tentara kita banyak membantu masyarakat," tutur mantan prajurit pasukan misi perdamaian PBB di Kamboja tahun 1993 silam ini. (Baca juga: Kapuspen: Tak Ada Anggota TNI Ditangkap di Sudan)

Dia mengungkapkan, Indonesia merupakan negara pengirim pasukan terbanyak dalam misi perdamaian PBB, termasuk di Sudan.

‎"Selama ini senjata-senjata yang kita bawa itu aman, dimasukkan ke peti kemas, dipisahkan dari orangnya. Naik pesawat enggak pegang senjata sesuai ketentuan PBB," papar politikus Partai Gerindra ini