Penangkapan 10 Aktivis Kabar Buruk bagi Perkembangan Demokrasi

JAKARTA - Langkah Polri menangkap 10 aktivis dan tokoh dalam kurun waktu bersamaan kemarin terkait dugaan makar ‎terus menuai kritik di masyarakat. Penangkapan itu dinilai kabar buruk bagi perkembangan demokrasi di Indonesia.

‎"Apalagi dasar penangkapan para aktivis itu masih ngambang dan belum ada dasar hukum yang jelas," ujar pengamat Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Adi Prayitno saat dihubungi Sindonews, Sabtu (3/12/2016).

Menurut Adi, meski dugaan awal penangkapan terhadap 10 aktivis adalah ingin melakukan tindakan makar, namun tudingan itu masih 'sumir' untuk dibuktikan. Alih-alih ingin menempatkan hukum sebagai panglima, langkah Polri ini justru dinilai bertolak belakang dengan semangat reformasi di tubuh Polri.

Menurut peneliti Pusat Studi Kebijakan Publik (PSKP) UIN ini, perbedaan pendapat seyogyanya dihadapi dengan cara dialog, bukan tindakan represif seperti melakukan penangkapan.

"Tak hanya itu sikap ini juga menunjukkan sikap arogan kepolisian yang tak pernah berubah. Cacat bawaan polisi itu adalah arogan. Ini yang menghambat reformasi di kepolisian," tegasnya.

Adi menilai, penangkapan terhadap 10 aktivis yang dianggap kritis akan menimbulkan kegaduhan baru. Karenanya, dia berharap pemerintah menghentikan penangkapan terhadap para aktivis itu jika tak ingin berlawanan dengan rakyat.

"Ironis, penghujung Tahun 2016 nyatanya menandai munculnya neo Orde Baru. Jelas Ini adalah ancaman serius bagi demokrasi kita yang mulai tumbuh mekar," pungkasnya.