Didukung Mayoritas Parpol, Jokowi-JK Harus Tetap Dikontrol

JAKARTA - Bergabungnya sejumlah partai politik ke lingkaran pendukung Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dinilai berpotensi menggerus demokrasi.

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Politik Indonesia (LIPI) Indira Samigo mengakui pemerintah membutuhkan dukungan mayoritas partai politik (parpol) untuk menjamin stabilitas politik.

Kendati demikian, kata dia, kontrol terhadap pemerintah harus terus ditingkatkan. "Stabilitas penting, tapi kontrol juga penting," kata Indira dalam Rembuk Nasional 2016 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (24/10/2016).

Indira menilai, merapatnya sejumlah parpol ke lingkaran kekuasaan hanya demi kepentingan jangka pendek. (Baca juga: Koalisi Gemuk dan Angan-angan Kabinet Ramping)

Menurut dia, jika kini sejumlah parpol telah mendapatkan kursi menteri maka sisa tiga tahun masa Pemerintah Jokowi-JK hingga tahun politik di 2019 akan sulit diprediksi.

Dia mengaku khawatir, para menteri akan sibuk mengurus partai dalam menghadapi Pemilu 2019, dan meninggalkan kewajiban membantu Presiden dalam melayani rakyat.

"Banyak menteri itu orang partai. Apakah tidak akan ada conflict interest jelang Pemilu 2019, sementara partai menunggu mereka untuk kampanye," kata Indira.

Saat ini Jokowi-JK didukung mayoritas parpol di parlemen, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Nasional Demokrat, Hanura, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan.

Sedangkan partai yang berada di luar pemerintah hanya Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrat.