alexa snippet

Pimpinan KPK dan Menkes Bahas Tata Kelola Obat

Pimpinan KPK dan Menkes Bahas Tata Kelola Obat
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dan pimpinan sejumlah lembaga menjelaskan hasil pertemuanya terkait tata kelola obat di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Rabu (19/10/2016). Foto/SINDOnews/Popy Rakhmawati
A+ A-
JAKARTA - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama pimpinan sejumlah lembaga melakukan kajian mengenai tata kelola obat dalam Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Adapun pimpinan lembaga itu, yakni  Menteri Kesehatan Nila Djuwita F Moeloek,  Direktur Hukum Komunikasi dan Hubungan Antarlembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Bayu Wahyudi, Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito

Salah satu hasil kajian itu, ditemukan permasalahan pada ketersediaan obat bagi peserta BPJS Kesehatan.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan, adanya berbagai masalah terkait ketersediaan obat yang menjadi faktor dibuatnya perencanaan ini.

"KPK sudah lakukan kajian pengelolaan obat dalam sistem jaminan kesehatan nasional. Sekarang pemerintah melalui BPJS sudah menjamin lebih kurang 160 juta peserta BPJS. Salah satu komponen biaya pengobatan itu adalah masalah biaya dan ketersediaan obat," tutur Alexander dalam konferensi pers di Kantor KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Rabu (19/10/2016).

Menurut dia, selama ini obat yang dijamin BPJS seharusnya melalui e-katalog. Akan tetapi yang terjadi selama ini, lanjut dia, ternyata obat-obat yang tercantum di e-katalog   sering habis karena keterbatasan stok.

Alhasil, sambung dia, rumah sakit dan puskesmas harus membeli dengan harga pasaran tidak sesuai dengan e-katalog.

Dia mengatakan kondisi tersebut disebabkan pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan obat (RKO) yang belum baik.

Menurut Alexander, seharusnya fasilias kesehatan (faskes) melakukan penyusunan RKO untuk mengetahui ketersediaan obat selama satu tahun.

Adapun persoalan lainnya, masyarakat yang membeli obat di luar daftar e-katalog tidak dapat mengklaim uangnya kembali. Pasalnya BPJS hanya bisa mengklaim obat yang terdaftar di e-katalog.

dibaca 2.115x
halaman ke-1 dari 2
loading gif
Top