Wantimpres Ingin Menko Polhukam Baru Kawal Soal Peristiwa 65

JAKARTA - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sidarto Danusubroto tidak ingin berkomentar banyak mengenai reshuffle atau perombakan kabinet jilid II yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kami harus punya identitas sendiri karena itu (reshuffle) bagian dari program pemerintah, ada di Nawa Cita dan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional)," ujar Sidarto di Istana Negara, Jakarta, Rabu (27/7/2016).

Menurut Sidarto, pihaknya memiliki harapan agar menteri baru mampu bekerja maksimal membantu presiden. Tak terkecuali Menko Polhukam yang saat ini dijabat Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto.

(Baca: Wiranto Dicap Pelanggar HAM, Ini Tanggapan Akbar Tanjung)

Wantimpres mengaku memiliki kepentingan agar Menko Polhukam yang baru tetap mengawal kebijakan pemerintah berkaitan hasil simposium nasional penyelesaian kasus HAM periode 1965.

"Saat Simposium, Luhut adalah bagian dari kami. Saya kira itu akan diwariskan dan diteruskan Wiranto. Saya harapkan begitu," ungkapnya.

Karena itu, dirinya mengaku akan mengomentari perihal tugas dan tanggung jawab yang dipikul Wiranto selaku Menko Polhukam bukan sepak terjangnya. "Saya tidak mau berkomentar tentang Wiranto secara personal," pungkasnya.