Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Kelangkaan Pupuk Bukan Hanya Persoalan Jateng tapi Nasional
loading...
Pekerja sedang mengambil pupuk di Gudang Pupuk Klari, Karawang, Jawa Barat, Kamis (9/2/2023). FOTO/MPI/ALDHI CANDRA
A
A
A
JAKARTA - Dua bakal calon presiden (capres), Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, terlibat dialektika terkait pupuk petani. Anies mengungkapkan kelangkaan pupuk di wilayah Jawa Tengah, sementara Ganjar berjanji membereskan persoalan tersebut jika ada laporan.
Polemik ini muncul ketika dalam temu relawan di Istora Senaya pada Minggu, 21 Mei 2023, Anies menceritakan pengalamannya bertemu seorang petani di Jawa Tengah yang mengeluh harga pupuk semakin mahal dan sulit didapat. Dari situ Anies menyatakan mafia harus dibereskan dan jangan sampai merajalela di negeri ini.
Cerita Anies itu kemudian ditanggapi oleh Ganjar Pranowo saat menghadiri Tausiyah Kebangsaan Gerakan Semesta Mencegah Stanting di Gedung Serba Guna Dewi Sri, Purwodadi, Grobogan, Selasa, 23 Mei 2023. Ganjar meminta masyarakat yang mengeluhkan kelangkaan pupuk subsidi melapor melalui aplikasi Laporgub, sehingga bisa segera dibereskan.
Analis kebijakan politik pangan, Syaiful Bahari berpendapat, apa yang disampaikan Ganjar terlalu menyederhanakan persoalan terkait berkurangnya pupuk subsidi dan kelangkaan pupuk nonsubsidi di pasar. Menurutnya, persoalan itu terjadi karena anggaran subsidi pupuk dari tahun ke tahun semakin berkurang. Pada 2019 anggaran subsidi pupuk Rp34,3 triliun, pada 2020 berkurang menjadi Rp31 triliun. Kemudian pada 2021 turun menjadi Rp29,1 triliun, 2022 Rp25,3 triliun, dan 2023 berkurang lagi menjadi Rp24 triliun.
"Sehingga dalam 5 tahun pengurangan anggaran subsidi pupuk mencapai Rp10,3 triliun," kata Syaiful di Jakarta, Kamis (25/5/2023).
Dengan lahan pertanian seluas 10,68 juta hektare, maka tidak mungkin anggaran subsidi pupuk yang terus-terusan dipangkas bisa mencukupi kebutuhan petani.
"Bahkan, Presiden Jokowi sendiri mengakui kebutuhan pupuk Indonesia 13,5 juta ton yang baru terpenuhi 3,5 juta ton. Artinya terdapat kekurangan 10 juta ton pupuk," katanya.
Defisit pupuk yang begitu besar, kata Syaiful, sudah pasti menjadi persoalan yang sangat serius bagi produktivitas pertanian dan ketahanan pangan nasional.
"Jadi, jalan keluarnya tidak hanya lapor ke gubernur terus beres, karena masalah pupuk ini bukan hanya dialami satu dua orang petani di Grobogan, Jawa Tengah, tapi juga secara nasional," kata Syaiful.
Menurut Syaiful, sebagai bakal capres, Ganjar sebaiknya tidak bersikap reaktif dan menanggapi masalah secara gampangan karena persoalan pupuk menyangkut nasib jutaan petani dan hajat hidup rakyat Indonesia.
"Kelangkaan pupuk itu sudah menjadi masalah nasional dan harus diselesai secara mendasar dan komprehensif, bukan hanya dengan aplikasi laporan," tegas Syaiful.
Polemik ini muncul ketika dalam temu relawan di Istora Senaya pada Minggu, 21 Mei 2023, Anies menceritakan pengalamannya bertemu seorang petani di Jawa Tengah yang mengeluh harga pupuk semakin mahal dan sulit didapat. Dari situ Anies menyatakan mafia harus dibereskan dan jangan sampai merajalela di negeri ini.
Cerita Anies itu kemudian ditanggapi oleh Ganjar Pranowo saat menghadiri Tausiyah Kebangsaan Gerakan Semesta Mencegah Stanting di Gedung Serba Guna Dewi Sri, Purwodadi, Grobogan, Selasa, 23 Mei 2023. Ganjar meminta masyarakat yang mengeluhkan kelangkaan pupuk subsidi melapor melalui aplikasi Laporgub, sehingga bisa segera dibereskan.
Analis kebijakan politik pangan, Syaiful Bahari berpendapat, apa yang disampaikan Ganjar terlalu menyederhanakan persoalan terkait berkurangnya pupuk subsidi dan kelangkaan pupuk nonsubsidi di pasar. Menurutnya, persoalan itu terjadi karena anggaran subsidi pupuk dari tahun ke tahun semakin berkurang. Pada 2019 anggaran subsidi pupuk Rp34,3 triliun, pada 2020 berkurang menjadi Rp31 triliun. Kemudian pada 2021 turun menjadi Rp29,1 triliun, 2022 Rp25,3 triliun, dan 2023 berkurang lagi menjadi Rp24 triliun.
"Sehingga dalam 5 tahun pengurangan anggaran subsidi pupuk mencapai Rp10,3 triliun," kata Syaiful di Jakarta, Kamis (25/5/2023).
Dengan lahan pertanian seluas 10,68 juta hektare, maka tidak mungkin anggaran subsidi pupuk yang terus-terusan dipangkas bisa mencukupi kebutuhan petani.
"Bahkan, Presiden Jokowi sendiri mengakui kebutuhan pupuk Indonesia 13,5 juta ton yang baru terpenuhi 3,5 juta ton. Artinya terdapat kekurangan 10 juta ton pupuk," katanya.
Defisit pupuk yang begitu besar, kata Syaiful, sudah pasti menjadi persoalan yang sangat serius bagi produktivitas pertanian dan ketahanan pangan nasional.
"Jadi, jalan keluarnya tidak hanya lapor ke gubernur terus beres, karena masalah pupuk ini bukan hanya dialami satu dua orang petani di Grobogan, Jawa Tengah, tapi juga secara nasional," kata Syaiful.
Menurut Syaiful, sebagai bakal capres, Ganjar sebaiknya tidak bersikap reaktif dan menanggapi masalah secara gampangan karena persoalan pupuk menyangkut nasib jutaan petani dan hajat hidup rakyat Indonesia.
"Kelangkaan pupuk itu sudah menjadi masalah nasional dan harus diselesai secara mendasar dan komprehensif, bukan hanya dengan aplikasi laporan," tegas Syaiful.
(abd)
Explore More