Akbar Tandjung Khawatir Iuran Rp1 Miliar Ditiru Golkar Daerah

JAKARTA - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung mempertanyakan aturan yang mewajibkan calon ketua umum Golkar membayar Rp1 miliar untuk pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), 15-17 Mei 2016.

Akbar khawatir aturan tersebut akan dicontoh oleh pengurus ketika menggelar pemilihan calon ketua Partai Golkar di tingkat daerah.

"Saya khawatir ini menjadi preseden. Kalau sudah dimulai di pusat bukan tidak mungkin dilakukan di provinsi, bukan tidak mungkin lagi dilakukan di kabupaten, kota dan bahkan dalam pemilihan pengurus kecamatan, bahkan juga pengurus desa," tutur Akbar di Kantor Akbar Tandjung Institute, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (3/5/2016).

Dia menilai iuran wajib Rp1 miliar juga bertentangan dengan ruh organisasi partai yang penuh semangat idealisme dan perjuangan. (Baca juga: Setiap Ketua Umum Golkar Wajib Bayar Rp1 Miliar)

Dalam prespektif tersebut, kata Akbar, orang yang memiliki idealisme perjuangan biasanya datang dari latar belakang yang tidak memiliki sumber dana besar.

"Tentu saja iuran akan menyulitkan orang-orang yang punya keterpanggilan dalam politik menjadi pemimpin. Jadi semangat uang itu bukanlah hal yang biasa dalam organisasi politik," kata Akbar.

Oleh karena itu, Akbar meminta partai untuk bersikap terbuka jika mengalami kesulitan dalam pendanaan munaslub. Dia yakin seluruh unsur di internal Golkar siap bergotong-royong memenuhi kebutuhan dana pelaksanaan munaslub.

"Katakan saja secara terbuka pada seluruh stakeholder termasuk para senior. Saya juga tentu ikut kontribusi seara sukarela, sesuai dengan kemampuan masing-masing," tuturnya.