Ini Reaksi PKS Sikapi Pembentukan Tim DPR Terkait Fahri Hamzah
Senin, 25 April 2016 - 16:34 WIB
Ini Reaksi PKS Sikapi Pembentukan Tim DPR Terkait Fahri Hamzah
A
A
A
JAKARTA - Pimpinan DPR memutuskan membentuk tim untuk mengkaji surat DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengenai surat pemecatan Fahri Hamzah dari keanggotaan DPR dan pencopotan jabatannya selaku Wakil Ketua DPR.
Tim tersebut akan bekerja selama tiga minggu ke depan. Kemudian, hasil kajian tim akan dibawa ke rapat pimpinan (rapim) DPR berikutnya. Lalu, bagaimanakah PKS menyikapi langkah yang diambil pimpinan DPR?
"Tim hukum PKS akan mengkaji alasan hukum yang dipergunakan pimpinan DPR untuk memberikan penyikapan yang lebih terukur lagi," kata Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/4/2016).
Sementara mengenai pergantian Wakil Ketua DPR dari Fahri Hamzah kepada Ledia Hanifa Amaliah, Hidayat menilai tidak perlu menunggu keputusan pengadilan.
"Terkait posisi sebagai wakil ketua, dalam Tata Tertib kan diatur bahwa wakil ketua itu adalah penunjukkan dan atau penugasan dari fraksi atas dasar penunjukkan dari partai karena itu penunjukkan atau penugasan maka tidak terkait dengan status hukum," tuturnya.
Kendati demikian, Hidayat belum bisa berkomentar banyak terkait langkah yang diambil pimpinan DPR. "Kami tidak mengerti dan belum mendengar pertimbangan dari pimpinan DPR," ujarnya.
Tim tersebut akan bekerja selama tiga minggu ke depan. Kemudian, hasil kajian tim akan dibawa ke rapat pimpinan (rapim) DPR berikutnya. Lalu, bagaimanakah PKS menyikapi langkah yang diambil pimpinan DPR?
"Tim hukum PKS akan mengkaji alasan hukum yang dipergunakan pimpinan DPR untuk memberikan penyikapan yang lebih terukur lagi," kata Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/4/2016).
Sementara mengenai pergantian Wakil Ketua DPR dari Fahri Hamzah kepada Ledia Hanifa Amaliah, Hidayat menilai tidak perlu menunggu keputusan pengadilan.
"Terkait posisi sebagai wakil ketua, dalam Tata Tertib kan diatur bahwa wakil ketua itu adalah penunjukkan dan atau penugasan dari fraksi atas dasar penunjukkan dari partai karena itu penunjukkan atau penugasan maka tidak terkait dengan status hukum," tuturnya.
Kendati demikian, Hidayat belum bisa berkomentar banyak terkait langkah yang diambil pimpinan DPR. "Kami tidak mengerti dan belum mendengar pertimbangan dari pimpinan DPR," ujarnya.
(dam)
